Notes

Tahapan dalam Proses Pembentukan Treaty
Proses pembentukan treaty melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum perjanjian tersebut dapat berlaku secara resmi. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses pembentukan treaty:

Negosiasi: Tahap awal dalam pembentukan treaty adalah negosiasi antara negara-negara yang terlibat. Negosiasi ini melibatkan perundingan dan diskusi mengenai isu-isu yang ingin diatur dalam perjanjian tersebut.
Penyusunan Naskah: Setelah mencapai kesepakatan dalam negosiasi, naskah perjanjian disusun. Naskah ini berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh negara-negara yang terlibat.
Penandatanganan: Setelah naskah perjanjian disusun, negara-negara yang terlibat akan menandatanganinya. Penandatanganan ini menunjukkan kesediaan negara-negara untuk mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut.
Ratifikasi: Setelah penandatanganan, perjanjian tersebut harus melewati proses ratifikasi di masing-masing negara. Ratifikasi adalah proses di mana negara-negara mengesahkan perjanjian tersebut sesuai dengan prosedur hukum nasional mereka. Biasanya, ratifikasi melibatkan persetujuan dari badan legislatif atau kepala negara.
Pengesahan: Setelah proses ratifikasi selesai, negara-negara yang terlibat akan mengesahkan perjanjian tersebut. Pengesahan ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut telah menjadi bagian dari hukum nasional negara-negara tersebut.
Pemberlakuan: Setelah pengesahan, perjanjian tersebut akan mulai berlaku sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalamnya. Negara-negara yang terlibat harus mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut.
Analisis Terhadap Perjanjian atau Treaty yang Ditandatangani
Apakah perjanjian atau treaty yang telah ditandatangani oleh ketiga negara tersebut secara otomatis berlaku di masing-masing negara? Jawabannya tergantung pada sistem hukum masing-masing negara.

Dalam beberapa negara, perjanjian internasional tidak secara otomatis berlaku di dalam hukum nasional. Perjanjian tersebut harus melalui proses ratifikasi dan pengesahan oleh badan legislatif atau kepala negara sebelum menjadi bagian dari hukum nasional. Dalam hal ini, perjanjian tersebut tidak berlaku secara otomatis di masing-masing negara sampai proses ratifikasi dan pengesahan selesai.

Namun, ada juga negara yang menerapkan prinsip "monisme" di mana perjanjian internasional secara otomatis berlaku di dalam hukum nasional tanpa perlu proses ratifikasi. Dalam hal ini, perjanjian tersebut akan langsung berlaku di masing-masing negara begitu ditandatangani.

Untuk mengetahui apakah perjanjian atau treaty yang telah ditandatangani oleh ketiga negara tersebut berlaku secara otomatis di masing-masing negara, perlu dilihat sistem hukum negara-negara tersebut. Jika negara-negara tersebut menerapkan prinsip "monisme", maka perjanjian tersebut berlaku secara otomatis. Namun, jika negara-negara tersebut menerapkan prinsip "dualisme", maka perjanjian tersebut harus melalui proses ratifikasi dan pengesahan terlebih dahulu sebelum berlaku di dalam hukum nasional.