Notes

Perkembangan wilayah perkotaan di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, baik dari sisi jumlah penduduk, intensitas aktivitas ekonomi, maupun pola pergerakan masyarakat. (contoh: Data Badan Pusat Statistik (BPS)) mencatat bahwa pada tahun 2020 lebih dari 56% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan, dan angka ini diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai lebih dari 65% pada tahun 2045. Pertumbuhan kawasan perkotaan ini secara langsung mendorong kebutuhan mobilitas penduduk yang semakin tinggi, seiring dengan bertambahnya jumlah perjalanan untuk bekerja, bersekolah, berbelanja, maupun aktivitas sosial lainnya.

Sayangnya, peningkatan mobilitas tersebut lebih banyak ditopang oleh penggunaan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor dan mobil. Hal ini dapat dilihat dari (contoh: data kepemilikan kendaraan bermotor) di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya, dengan dominasi lebih dari …. pada kendaraan roda dua. Ketergantungan yang besar pada kendaraan pribadi menimbulkan sejumlah permasalahan serius, seperti kemacetan lalu lintas, peningkatan konsumsi bahan bakar fosil, polusi udara, hingga menurunnya kualitas lingkungan perkotaan. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa beban ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan dapat mencapai triliunan rupiah per tahun, yang mencerminkan besarnya biaya sosial dan ekonomi akibat lemahnya sistem transportasi publik.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, penyediaan Angkutan Umum Perkotaan (AUMP) menjadi salah satu kebutuhan strategis. AUMP berperan sebagai instrumen penting dalam menyediakan mobilitas yang efisien, inklusif, dan ramah lingkungan bagi masyarakat. Dengan tersedianya layanan AUMP yang andal, terjangkau, dan terintegrasi, diharapkan masyarakat akan terdorong untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi menuju angkutan umum. Pergeseran ini tidak hanya membantu mengurangi beban lalu lintas, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs), khususnya pada aspek kota dan pemukiman yang berkelanjutan, energi bersih, dan pengurangan emisi.
Namun demikian, pembangunan AUMP bukanlah hal yang sederhana. Pembangunan transportasi perkotaan tidak hanya berbicara mengenai penyediaan armada dan prasarana seperti halte atau terminal, tetapi merupakan suatu proses pembangunan sistem transportasi yang komprehensif. Proses ini melibatkan berbagai aspek yang saling terkait, antara lain aspek kelembagaan, pendanaan, regulasi, kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan teknologi transportasi cerdas. Tanpa adanya perencanaan dan pembangunan yang menyeluruh, pembangunan AUMP berisiko tidak berjalan optimal, bahkan dapat menimbulkan masalah baru seperti ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat atau ketidakberlanjutan layanan.
Dalam konteks penyelenggaraan transportasi di Indonesia, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran sentral. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa transportasi perkotaan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini dipertegas pula dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, dan pengendalian angkutan umum di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, Pemda adalah aktor kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan AUMP.
Kendati memiliki kewenangan, banyak Pemda di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam merealisasikan pembangunan AUMP. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya parameter yang jelas untuk menilai kelayakan dan kesiapan pembangunan. Tanpa adanya ukuran yang baku, Pemda seringkali mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas, menyusun kebijakan yang tepat, maupun meyakinkan para pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan AUMP.
Akibat ketiadaan parameter ini, tidak jarang pembangunan AUMP di daerah mengalami berbagai permasalahan. Beberapa proyek angkutan umum di Indonesia gagal menarik minat masyarakat karena tidak sesuai kebutuhan perjalanan sehari-hari. Ada pula layanan yang tidak berkelanjutan akibat lemahnya dukungan pendanaan atau manajemen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan AUMP membutuhkan dasar pertimbangan yang lebih sistematis agar dapat memberikan manfaat yang maksimal.
Penelitian terdahulu sebagian besar lebih banyak menyoroti aspek teknis angkutan umum, seperti desain jaringan, kapasitas kendaraan, manajemen operasi, atau skema pembiayaan. Sementara itu, aspek kelayakan dan kesiapan Pemda sebagai penyelenggara belum banyak diuraikan secara komprehensif. Padahal, keberhasilan pembangunan AUMP sangat bergantung pada seberapa siap Pemda dalam mengelola seluruh aspek penyelenggaraan. Tanpa kesiapan kelembagaan, dukungan politik, serta kapasitas fiskal yang memadai, pembangunan AUMP berpotensi menemui jalan buntu.
Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis parameter kelayakan dan kesiapan pembangunan AUMP, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, menilai, dan melaksanakan pembangunan angkutan umum perkotaan. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang transportasi perkotaan, tetapi juga memiliki nilai praktis sebagai masukan kebijakan bagi Pemda untuk mewujudkan sistem transportasi publik yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.