Notes

Pentingnya Pendidikan Politik di Sekolah

Dalam menjalankan dan mengoptimalkan proses sosialisasi politik maka perlu strategi dan tempat yang tepat di mana sosilisasi politk itu dilaksanakan, salah satu contoh bahwa sebagai salah satu sarana atau agen tempat sosioalisai politik itu adalah di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan suatu wahana yang luas untuk sosialisasi politik. Sebagai institusi pendidikan formal, sekolah memiliki potensi yang sangat besar dalam meletakkan pondasi dasar bagi terciptanya kehidupan masyarakat ataupun politik yang demokratis.

Selama ini kita kebanyakan menganggap bahwa politik dan pendidikan adalah dua hal dengan kutub yang berbeda. Politik berorientasi kepentingan sedangkan pendidikan justru mengajarkan untuk merangkul semua kepentingan sehingga menjadi seperti tanpa kepentingan. Oleh karenanya kedua hal tersebut senantiasa dipisahkan. Bahkan saat orde baru, kata “politik” di sekolah seolah-olah menjadi momok yang sangat menakutkan. Apapun yang berbau politik, di sekolah adalah hal yang tabu untuk dipelajari, bahkan dianggap “haram”.

Mungkin sebagian besar dari kita merasa takut jika politik dimasukkan dan “mengotori” dunia pendidikan. Atau bahkan politik menjadikan pendidikan sebagai kepanjangan tangannya untuk memperluas kekuasaan. Secara salah banyak diantara kita menafsirkan konsep Paulo Freire mengenai pendidikan yang melanggengkan ketertindasan (pedagogy of the oppressed) akan terjadi pada dunia pendidikan yang dicampuradukkan dengan dunia politik. Padahal, pendidikan politik yang benar bisa menjadi pondasi seseorang agar tidak salah langkah dalam dunianya nanti. Kelak mereka yang terdidik secara politik idealnya mampu menjadi pribadi yang sportif (berani menerima kekalahan), tidak berbuat curang, dan lebih paham akan hak dan kewajiban yang ia miliki di lingkungan manapun ia tinggal.

Apa itu Pendidikan Politik?

Istilah pendidikan politik dalam Bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah political sucialization. Istilah political sosialization jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah political sosialization banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

David Easton dan Jack Dennis (Suwarma Al Muchtar, 2000:39) dalam bukunya Children in the Political System memberikan batasan mengenai political sosialization yaitu bahwa “Political sosialization is development process which persons acquire arientation and paternsof behaviour”.   Sedangkan Fred I. Greenstain (Suwarma Al Ntuchtar, 2000:39) dalam bukunya Political Socialization berpendapat bahwa: Political sosialization is all political learning formal and informal, delibrete and unplanne, at every stage of the life cycle inchiding not only explicit political tearning but also nominally nonpolitical learning of political lie relevant social attitudes and the acquistion of politically relevant personality characteristics.

Kedua pendapat di atas mengungkapkan bahwa pendidikan politik adalah suatu bentuk pendidikan yang dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam bentuk formal maupun informal yang mencoba untuk mengajarkan kepada setiap individu agar sikap dan perbuatannya dapat sesuai dengan aturan-­aturan yang berlaku secara sosial. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa pendidikan politik tidak hanya mempelajari sikap dan tingkah laku individu. Namun pendidikan politik mencoba untuk mengaitkan sikap dan tingkah laku individu tersebut dengan stabilitas dan eksistensi sistem politik.

Dalam konteks ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, Drs. H. Muhdi, memaparkan, pendidikan politik di sekolah harus ditanamkan ketika siswa sudah mulai bisa menerjemahkan dan merasakan bahwa dia, dari sudut pandang pembuat kebijakan (decision maker) adalah objek yang terimbas dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan.

Menurut Muhdi, sebenarnya konsep pendidikan politik dalam sekolah bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana. “Pendidikan politik di sekolah lebih mengarah pada pembentukan kultur/budaya sederhana yang mencirikan demokrasi dan kemandirian. Inilah yang menjadi landasan dasar terwujudnya kehidupan yang demokratis nantinya,”  ujarnya.

Senada dengannya, Sumardi, Guru Pendidikan Kewarganegaraa (PKn) SMA N 1 Purwareja Klampok menjelaskan bahwa politik di sekolah tidak perlu ditafsirkan sebagai secara langsung menghadapkan siswa pada tataran politik praktis seperti layaknya konteks perebutan kekuasaan, hubungan penguasa dengan yang dikuasai. Dalam hal ini pendidikan politik di sekolah bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana dengan lebih menonjolkan tumbuhnya budaya positif dalam pergaulan. Diantaranya sebagai berikut:

Pertama, adanya kebebasan yang besar bagi siswa untuk menyampaikan pendapat dalam forum-forum kelas. Metode-metode diskusi harus dilakukan sesering mungkin dan tidak hanya berangkat dari buku-buku teks. Dalam hal ini, harus disadari bahwa secara ilmiah tidak ada sesuatu yang memiliki kebenaran absolut.

“Tugas seorang guru bukanlah mencekoki siswanya dengan ‘kebenaran absolut’ berdasarkan penafsirannya saja, guru harus mampu menjadi wadah atau media bagi siswa dalam menyampaikan gagasan-gagasan mereka,” tegasnya.

Menurut Mardi, guru tidak boleh langsung menyalahkan pendapat dari siswanya. Ia harus bisa membangun pola pikir rasional dengan melontarkan argumentasi dalam berpendapat. Tentu saja ini juga akan menambah semangat dan keaktifan siswa karena siswa merasa dihargai.

Kedua, adanya komunikasi dua arah yang cair antara guru dan siswa. Bila kita terbiasa dengan cara-cara komunikasi yang serba resmi dan kaku, seperti saat guru mengajar di kelas, maka konsep pendidikan politik yang harus diterapkan adalah menciptakan ruang-ruang komunikasi yang tidak kaku. Dengan begitu siswa bisa menyampaikan ide-ide secara bebas, terbuka dan kritis. “Komunikasi yang berjalan dua arah dan tidak kaku tersebut jelas berujung pada tumbuhnya rasa percaya diri pada siswa yang pada gilirannya nanti akan melatih kreativitas dan kemandirian mereka,” ujarnya.

Ketiga, keteladanan dalam kehidupan berorganisasi. Sekolah merupakan sistem organisasi yang meliputi hubungan antara kepala sekolah, pegawai, guru hingga para siswa. Meskipun berbagai teori mengenai kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat telah disampaikan oleh para guru, namun tanpa contoh langsung walaupun dalam sekup kecil, maka teori-teori akan menguap dan hanya sekedar membekas di catatan raport para siswa. “Bagaimana seharusnya pemimpin bersikap kepada bawahan atau sebaliknya, bagaimana bekerjasama yang baik dengan rekan seorganisasi, menumbuhkan sikap empati dan tenggang rasa dengan teman, semua itu juga bisa dicontohkan lewat organisasi,” tambahnya.

Melalui konsep-konsep sederhana itulah, Mardi mencontohkan bahwa pendidikan politik bisa dimulai dari sekolah. Dengan terciptanya ruang-ruang aktualisasi bagi siswa, maka kelak ketika sudah semakin matang, mereka sudah terbiasa dengan budaya/kultur keterbukaan, menghargai pluralitas, menghayati proses dialektika, saling memberi respon/umpan balik, menganalisis persoalan secara rasional, dan saling menghargai pendapat orang lain tanpa harus merasa selalu benar sendiri.

Kekeliruan Pengajaran Politik di Sekolah

Dalam bukunya yang sangat populer, Democracy and Education, John Dewey menjelaskan bahwa salah satu kesalahan dari pengajaran yang terjadi di sekolah adalah ketika materi sekolah tidak mengarahkan para siswa untuk hidup di dunia nyata. Memang benar demikian, keberhasilan pendidikan adalah ketika para peserta didik benar-benar belajar untuk hidupnya dan bahkan berpikir menyelesaikan permasalahan yang ada di sekelilingnya. Itulah mengapa kebangkitan nasional diawali dari dunia pendidikan yang memang memiliki potensi kekuatan pengubah masyarakat yang sangat besar.

Pendidikan politik bukan berarti mengarahkan anak-anak pada kepentingan-kepentingan politik tertentu. Pendidikan ini justru mengenalkan anak pada nilai-nilai penting politik dimulai dari kehidupan sekolah. Mereka diajarkan bagaimana sebenarnya kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sebagai warga negara melalui contoh nyata yang dilakukan oleh para pengajar maupun dalam sistem sekolah itu sendiri.

Alber Bandura menyatakan bahwa pendidikan utamanya terjadi melalui komunikasi dan keteladanan (modelling). Demikian pula dengan pendidikan politik, hal tersebut dapat diajarkan tanpa harus membuat mata pelajaran baru, tapi melalui keteladana seperti yang telah dicontohkan di atas.

Sejarah Realita Pendidikan Politik

Pendidikan merupakan wadah dimana pembentukan kultur generasi baru terjadi. Pendidikan adalah rahim dari setiap karakter yang akan dimiliki oleh anak-anak kita di masa depan. Dengan demikian secara sederhana kita dapat membangun sebuah asumsi bahwa perbaikan pada diri masyarakat secara ideal akan terjadi jika kita benar-benar memperhatikan pendidikan, termasuk dalam bidang politik. Ini sebenarnya selaras dengan prinsip kontekstual dan bermakna dalam kurikulum kita, yaitu menghadirkan kenyataan dunia kepada peserta didik.

Niat baik untuk membersihkan dunia pendidikan dari ’kotornya’ politik justru lebih memperbesar peluang untuk membuat pihak-pihak tertentu memanfaatkan pendidikan demi kepentingan politiknya. Kita ambil contoh sederhana, pada era orde baru Pancasila sebagai falsafah negara diajarkan melalui penafsiran tunggal dengan alasan menghilangkan bias-bias politik seperti halnya yang terjadi pada orde lama. Namun justru itulah yang menjadi bumerang, karena penafsiran tunggal yang diajarkan adalah penafsiran yang dibuat oleh penguasa.

Perubahan sistem politik yang begitu terbuka dan desentralistik secara tiba-tiba membuat negeri ini seperti mengalami shock. Jika istilah pengasa dan penindas zaman orde baru adalah mereka para pemimpin di level ibukota maka saat ini penindas  dan politikus kotor telah menyebar demikian rata di seluruh lini pelosok  tanah air. Upaya pemberantasan KKN juga seolah menjadi lebih sulit. Bahkan bisa jadi karakter korup yang merajalela saat ini lebih parah daripada saat zaman penjajahan.

Sistem pemerintahan yang sehat dan bersih harus dimulai dari sistem politik yang juga bersih. Untuk mewujudkan ini dibutuhkan reformasi sistem politik dan hukum yang menyeluruh. Tapi apa mungkin? Dapatkah reformasi politik dilakukan oleh orang-orang yang telah terbiasa dan tercemar oleh sistem itu sendiri?

Seandainya kita bisa mengharapkan perubahan terjadi pada generasi baru, maka seperti halnya reformasi yang dilakukan oleh Budi Utomo, itu seharusnya terjadi dalam dunia pendidikan, yaitu pendidikan yang juga memperhatikan pendidikan politik bagi anak-anaknya.

Tugas ini sangat berat dan butuh waktu.  Namun dengan perbaikan di ranah politik, hukum dan pendidikan sekaligus kita masih memiliki harapan untuk munculnya kebangkitan nasional kembali. Perlu dicatat, kebangkitan nasional tahun 1908 mengalami puncak perjuangan 37 tahun berikutnya yaitu saat kemerdekaan RI 1945. Itu bukan waktu yang singkat dan perjuangan yang ringan.

Pada akhirnya, generasi muda yang terdidik berbudaya politik diharapkan kelak akan mampu menempatkan diri mereka sebagai pionir-pionir yang mandiri, mampu memberikan respon secara tepat pada kebijakan pimpinan dan mengerti akan hak dan kewajibannya tanpa mennginjak-injak hak orang lain. Selanjutnya, bila ia menjadi pemimpin, ia sudah terbiasa dengan kultur demokratis, menghargai perbedaan dan memperlakukan rakyat yang dipimpinnya dengan bijak dan baik pula. (yovi).