Notes

Dewasa ini stigma mengenai politik mulai melenceng dari arti dan tujuan politik sebenarnya. Perlunya pendidikan politik tidak hanya dijadikan sebagai kewajiban, melainkan perlu dijadikan sebagai kebutuhan agar kedepannya penerus bangsa tidak menyalah artikan politik serta kekuasaan politik. Rusadi Kartoprawiro (1988:54), mengartikan pendididkan politik sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Berdasarkan argumen tersebut pendidikan politik perlu dilakukan secara berkesinambungan mengingat terus berkembangnya dunia politik dan masalah-masalah dibidang politik yang semakin kompleks. 

Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman politik kepada masyarakat. Mengapa pelajar? Karena pelajar sebagai penerus bangsa penting untuk mengenal dunia politik sejak dini supaya mereka mengetahui politik di negaranya bahkan negara lain. Pendidikan politik tersebut dimaksudkan untuk memupuk semangat pelajar dalam membangun negara yang lebih baik. Pendidikan politik yang ditujukan kepada pelajar secara khusus membahas asas-asas politik, tujuan politik, sampai permasalahan politik yang sedang trjadi. Semakin luasnya lingkup politik yang dipelajari akan membantu perkembangan politik lebih baik.

Pendidikan politik disini bukan berarti politik praktis merambah dunia pendidikan, melainkan pelajar dalam institusi formal belajar tentang politik dan membuka mata terhadap segala sesuatu yang terjadi diluar institusi pendidikannya. Pendidikan politik  sejak dini bagi generasi muda amatlah vital dalam mendukung perbaikan sistem politik indonesia. Pengetahuan sejak dini terhadap komponen-komponen kenegaraan, arti nasionalisme, hak dan kewjiban, sistem pemerintahan, pemilu serta seluk beluk politik penting adanya guna melahirkan orang-orang yang berkapasitas  dalam memperbaiki negara.

Dalam menjalankan pendidikan politik, Indonesia mendasarkan pada intruksi presiden no. 12 th 1982, yakni: landasan ideologi berupa pancasila, landasan konstitusi yaitu UUD 1945, landasan operasinal yaitu GBHN, landasan historis yaitu sumpah pemuda 28 oktober 1928 dan proklamasi 17 agustus 1945. Ini membuktikan bahwa pendidikan politik Indonesiamemiliki jalur yang jelas.

Pendidikan politik sebagai aktifitas bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Hal itu meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik.

Disamping itu pendidikan politik juga bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakat. Dengan begitu pendidikan politik memiliki 3 tujuan yaitu: membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik. Pembentukan kepribadian politik dilakukan dengan metode tak langsung yaitu pelatihan dan sosoialisi. Sedangkan metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya. Untuk menumbuhkan kesadaran politik dapat ditempuh dengan dua metode yaitu: dialog dan pengajaran instruktif. 

Adapun partisipasi politik merupakan pengamalan dari hasil pembentukan kepribadian politik dan kesadaran  berpolitik. Hal tersebut dilakukan dengan cara ikut serta dalam kehidupan berpolitik dalam masyarakat. Adapun menurut inpres no. 12 th 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan politik merupakan pedoman kepada generasi muda Indonesiaguna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya adalah menciptakan generasi muda Indonesiayang sadar akan kehidupan berbangasa dan bernegara berdasarkan pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu uasaha untuk membangun manusia Indonesiaseutuhnya. Perpolitikan Indonesiasangat dipersiapkan melalui pelajar sebagai pintu gerbang yang sangat strategis.

Bentuk pendidikan politik menurut Rusadi Kartaprawira sebagai berikut: bahan bacaan seperti: koran, buku-buku, dan lain lain; siaran radio dan TV; lembaga baik formal maupun informal; serta asosiasi dalam masyarakat. Sedangkan untuk point-pointnya lebih menitik beratkan pada etika politik, budaya politik, serta penanaman rasa cinta tanah air. Selain itu juga dapat difokuskan terhadap masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai moral dan etika, nilai-nilai keilmuan, nilai-nilai kemasyarakatan, kepemimpinan dan manajemen.

Pendidikan politik  yang juga dikenal sebagai sosialisasi politik  memiliki peran yang besar terhadap utuhnya suatu negara, maka pendidikan politik tidak bisa berdiri sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini harus bertindak tegas dengan memberikan perhatian dan dukungan lebih kepada lembaga-lembaga formal/informal mengenai pendidikan politik kalangan pelajar.