Notes

Nama : Dea Natalia
Kelas : XI mipa 2



Pembentukan Struktur/Susunan Pemerintahan Militer dan Sipil Jepang di Indonesia serta pembagian wilayah Indonesia oleh Jepang


A. Pembagian Wilayah Pemerintahan Militer di Indonesia oleh Jepang

- Tomi Shudan atau pemerintahan militer Angkatan Darat (tentara ke-25) : meliputi daerah Sumatera dan berpusat di Bukittinggi.
- Asamu Shudan atau pemerintahan militer Angkatan Darat (tentara ke-16) : meliputi Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Kekuatan militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut (Dai Ni Nankenkantai).
Pemerintahan militer Angkatan Laut - (Armada Selatan ke-2) : meliputi daerah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Berpusat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.


B. Pembentukan Pemerintahan Militer Jepang


Pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari Markas Besar Tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran serta semi-militer. Oleh karena itu, pemerintahan Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer.

Saat itu pula, Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan yang sangat penting dan ketika itu masih diberlakukan pemerintahan sementara.

Pemerintahan sementara itu didasarkan pada Osamu Seirei atau Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Undang-Undang tersebut menyatakan beberapa hal, diantaranya yaitu :
- Jabatan Gubernur Jenderal pada masa hindia-Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa.
- Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia-Belanda tetap diakui kedudukannya, namun diharuskan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang.
- Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang.

Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut antara lain yaitu :


#1. Gunshirekan (Panglima Tentara) atau Seiko Shikikan (Panglima Tertinggi)

Jabatan pemerintah yang satu ini merupakan jabatan tertinggi dengan kata lain pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama yang menjabat yaitu Jenderal Hitoshi Imamura. Jabatan ini ibarat raja atau seorang presiden.

#2. Gunseikan (Kepala Pemerintahan Militer)

Jabatan ini semacam seorang menteri koordinator dalam sebuag negara. Genseikan ini dirangkap oleh kepala staf, dan kepala staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut juga dengan Genseikanbu. Di lingkungan Guneseikanbu terdapat lima bu (departemen).

Adapun macam bu tersebut antara lain :
Somobu : departemen dalam negeri.
Zaimobu : departemen keuangan.
Sangvobu : departemen perusahaan, industri, dan kerajinan tangan (berurusan dengan praktik ekonomi).
Kotsubu : departemen lalu lintas.
Shihobu : departemen kehakiman.
#3. Gunseibu

Gunseibu yaitu koordinator pemerintahan yang bertugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur, meliputi kawasan :

Jawa Barat : berpusat di Bandung.
Jawa Tengah : berpusat di Semarang.
Jawa Timur : berpusat di Surabaya.
Ditambah lagi dua daerah istimewa (kochi) yaitu Yogyakarta dan Surakarta.
Di dalam pemerintahan tersebut, Jepang juga membentuk kesatuan Kempetai (Polisi Militer). Selanjutnya, pemerintahan Jepang juga membentuk Cuo Sangi In (Badan Pertimbangan Pusat). Badan ini bertugas untuk mengajukan usulan kepada pemerintah serta menjawab berbagai pertanyaan pemerintah tentang masalah politik dan memberikan saran tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer Jepang di Indonesia.

Pada awal pendudukannya, secara kultural Jepang mulai melakukan berbagai perubahan. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan kekuasaannya dan menghapus segala pengaruh Belanda di masyarakat.

Serangkaian kebijakan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya aturan baru di Indonesia yaitu UU No. 4 yang menyatakan bahwa :
Hanya bendera Jepang (Hinomaru) yang boleh dipasang.
Saat hari-hari besar, yang boleh diperdengarkan hanya lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Padahal sebelum tentara Jepang datang ke Indonesia, Lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di Radio Tokyo.
Selain itu juga pada tanggal 1 April 1942, seluruh rakyat Indonesia menggunakan pembagian waktu oleh Jepang. Rentang waktu antara Tokyo dan Jawa saat itu adalah 90 menit.
Sejak tanggal 24 April 1942, petunjuk waktu (kalender) sudah harus menggunakan tarikh Sumera (tarikh Jepang), menggantikan tarikh Masehi. Waktu tarikh Masehi 1942 sama dengan 2602 Sumera.
Setiap tahun rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tencosetsu yaitu Hari Raya Kelahiran Kaisar Hirohito (perayaan dimulai sejak 1942).