Notes

Mengoptimalkan Keunggulan Pendidikan Di Indonesia
Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warganegara mengerti apa yang musti dilakukan, apa tujuannya dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Agar sesuatu bisa menjadi kebiasaan dalam hidup kita, kita harus mempunyai ketiga hal tersebut. Hal ini bisa dipahami dari pandangan hidup masyarakat Barat yang individualis. Pada masyarakat Barat hak asasi lebih menjadi wacana yang dominan daripada kewajiban asasi. Gagasan tersebut muncul dalam berbagai seminar tentang HAM yang dilaksanakan tahun 1967. Pada awal 1970-an sampai akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran, terjadi penolakan terhadap HAM karena dianggap berasal dari Barat dan bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Ujung dari usaha pemilihan metode tersebut ini adalah terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisian, yang ditandai dengan peserta didik belajar dan diperolehnya hasil belajar yang maksimal. Menekankan keterlibatan peserta didik secara penuh. Kedua UU BHP tidak memberikan dampak apapun terhadap peningkatan kualitas peserta didik dan ketiga UU BHP melakukan penyeragaman terhadap nilai-nilai kebhinekaan yang dimiliki oleh badan hukum pendidikan yang telah berdiri lama di Indonesia, seperti yayasan, perkumpulan, badan wakaf dan lain-lain. Pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pada (ayat 2) pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pandangan Kartasaputra ini menunjukkan keluasan persoalan hak asasi manusia yang akan terus berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran dan kebudayaan manusia. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, kebudayaan dapat diwariskan dengan jalan meneruskan kepada generasi penerus melalui pendidikan. Struktur merupakan sistem formal hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasi tugas orang dan kelompok agar tercapai tujuan. Tiga teori ini kalau digunakan untuk melihat hubungan negara dan warga negara dalam konteks hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945, maka lebih dekat dengan teori strukturasi. Ia melihat ada kata kunci untuk dua teori di atas yaitu struktur untuk teori Marxis dan agensi untuk Pluralis. Giddens berhasil mempertemukan dua kata kunci tersebut. Hak asasi yang berpusat pada manusia akan mengkonstruksi hak asasi tersebut beranjak dari kebebasan manusia. Akan lebih tepat dikatakan bahwa hak asasi melekat pada diri manusia sejak proses terjadinya manusia. Oleh karena itu, semua orang termasuk negara, pemerintah dan organisasi wajib kiranya mengakui hak asasi manusia. Untuk mencapai itu, tentu saja pendidiknya pun harus yang cerdas, takwa, dan juga terampil. Ini adalah kewajiban dalam arti yang luas, yang tentu tidak akan dibahas semua dalam bab ini. Masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan yang diambil negara.

Hasil evaluasi diri sekolah/madrasah yang mencakup 8 standar itu dikelompokkan sesuai dengan nama program sekolah/madrasah yang terdapat pada Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011. Hal ini penting dilakukan karena dana BOS merupakan sumber utama bagi sekolah/madrasah untuk memenuhi biaya penyelenggaraan sekolah/madrasah, dan kebijakan pemerintah mengharuskan BOS menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar yang bermutu. Demikian pula ketidaksadaran seseorang akan kewajibannya akan membuat hak yang semestinya didapatkan orang lain menjadi dilanggar atau diabaikan. Daerah-daerah lain masih ditunggu komitmennya. 3) Siswa yang memiliki keterampilan lebih baik dapat dijadikan sebagai mediator bagi siswa lain dalam kelompok tersebut. Pendidikan menjadi usaha bersama baik antara pihak pemerintah maupun warga masyarakat. Dunia pendidikan pun menjadi lahan bisnis yang potensial bahkan menguntungkan. Keduanya merupakan rules yang benar-benar menghambat. Negara mempengaruhi warga negara dalam dua arti, yaitu memampukan (enabling) dan menghambat (constraining). Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam negara Pancasila adalah sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 seperti tergambar dalam klasifikasi di atas. Tanpa mengerti hal-hal yang mendasar ini amat sulit Pancasila untuk diamalkan. Inilah problem mendasar ketika hak asasi manusia dipandang hanya melekat pada manusia sejak lahir. Ia berpandangan bahwa antara struktur dan agensi harus dipandang sebagai dualitas (duality) yang selalu berdialektik, saling mempengaruhi dan berlangsung terus menerus.

Kaum pluralis berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat berlaga. Oleh karena itu, apabila masyarakat ingin pemerintah menjamin hak warga negaranya, maka kita sebagai warga negara yang baik harus melakukan kewajiban kita. Membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran berPancasila baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat luas. Meskipun mereka tidak melupakan hak orang lain, karena pada masyarakat yang individualismenya sudah matang justru kesadaran akan hakku didasari pula oleh pemahaman bahwa setiap orang juga ingin dihargai haknya. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting, seseorang yang semestinya memiliki hak namun ia tidak menyadarinya, maka akan membuka peluang bagi pihak lain untuk menyimpangkannya. 5. Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu kewajiban. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945: Tentang Kedudukan Orang Lain. Tabel di atas mencoba memilahkan hak dan kewajiban negara serta hak dan kewajiban warganegara dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD tahun 1945. Dari tabel di atas diketahui bahwa tidak ada pasal yang berbicara khusus tentang hak negara, kewajiban negara berjumlah 16 ayat, hak warga negara 25 ayat, dan kewajiban warga negara 6 ayat. Penduduk di perkotaan ada yang berdagang, ada pegawai kantoran, dan ada juga pegawai pabrik.
Read More: https://journal.uhamka.ac.id/index.php/injope/about