Notes

Masyarakat berhak untuk memberikan masukan baik dalam bentuk tulisan dan/atau lisan pada pembentukan peraturan perundangundangan. Masyarakat yang dimaksud adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai
kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. Hal ini telah termuat dalam Pasal 96 beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

tidak dijelaskan
secara rinci mengenai partisipasi masyarakat dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan dan
hanya menjelaskan pada Pasal 188 Perpres tesebut
bahwa pelasanaan partisipasi masyarakat dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan
merupakan pelaksanaan dalam rangka melaksanakan
kegiatan konsultasi publik dan pengaturan mengenai
konsultasi publik lebih lanjut diatur dalam peraturan
menteri. Hingga sekarang Peraturan Menteri Hukum
dan HAM mengenai Konsultasi Publik dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan masih
dalam berbentuk rancangan sebagaimana terdapat
pada situs resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN).
Hal ini mengakibatkan adanya suatu
ketidakpastian hukum dalam melindungi hak
masyarakat dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan, sehingga dapat mengakibatkan
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
suatu tindakan yang hanya sebatas formalitas
terhadap kegiatan partisipasi masyarakat. https://jdihn.go.id/files/804/artikel%20hukum_2020_530-2252-1-pb.pdf