Notes

Lutfi saat Membuka Pertanyaan melalui Video Conference
Apalagi situasi nasional saat ini lebih baik dibanding Pemilu 1998, 1999, 2008. Jika kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah tumbuh pada 3.69 pada 2021, dan 2022 Pemerintah pun menargetkan laju pertumbuhan ekonomi 5,2% (APBN). Rektor UM Metro Lampung Jazim Ahmad, M.Pd menjelaskan terdapat insiden penundaan maupun pelaksanaan pemilu selama pandemic Covid-19. Negara-negara yang menunda pemilu berdasarkan data dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) adalah Selandia Baru, Hong Kong, dan Bolivia. Mereka menjadikan pandemi menjadi dasar alasan menunda pelaksanaan pemilu. Alasan lainnya, belum ada penelitian dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan kesehatan masyarakat pada waktu itu. “Alasan kemanusiaan atau hak asasi bahwa langkah penundaan pemilu diambil sebagai upaya untuk melindungi nyawa manusia oleh pemerintah Selandia Baru, Hong Kong, dan Bolivia,” ujar dia dalam pidato pembukaan webinar. Sedang negara yang tetap melaksanakan pemilu di tengah pandemic adalah Korea Selatan dan Singapura. “Di tengah tingginya peningkatan kasus Covid-19 saat itu, Korea Selatan dan Singapura tetap melakukan pemilu. Keberhasilan serupa juga terjadi di Indonesia saat melaksanakan pilkada di 270 daerah pada tahun 2020, saat itu pandemi sedang dalam puncak.
Salah satu persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah melakukan pendataan jurnalis yang akan berpartisipasi dalam KTT ASEAN. Verifikasi ini sendiri dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, beserta Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Negara terhadap 253 orang jurnalis dari 131 media. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo (Dirjen IKP), Usman Kansong mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan verifikasi terhadap semua jurnalis yang telah mendaftar meliput rangkaian KTT ke-42 ASEAN. Dia menambahkan, berdasarkan data yang diperoleh, setidaknya terdapat 364 media asing, nasional, dan lokal yang telah terverifikasi. Pendaftaran jurnalis peliput KTT ASEAN ini sendiri dibuka pada 3-26 April 2023 lalu. Hanya jurnalis terakreditasi yang diberikan izin untuk melakukan peliputan, pelaporan, dan wawancara selama KTT ASEAN berlangsung. Usman mengatakan pada KTT ASEAN ke-42, pihak penyelenggara tidak akan menerima pendaftaran di tempat bagi para jurnalis. Bagi jurnalis yang telah melakukan proses pendaftaran dan lolos verifikasi akan diberikan ID jurnalis peliput.
Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN 2023 bukan hanya memperkuat Labuan Bajo sebagai destinasi leisure, tetapi juga destinasi MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) kelas dunia. Sandiaga pun memastikan event-event kelas nasional dan internasional akan dibawa ke Labuan Bajo. Tidak hanya pada waktu liburan atau banyak pengunjung, tetapi juga di waktu yang diprediksi jumlah wisatawan menurun. Sandiaga menambahkan Labuan Bajo merupakan destinasi yang unik sekaligus spesial. Karena itu, Labuan Bajo masuk sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Ia juga melihat tren positif sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ke depannya sesuai konferensi internasional negara-negara di Asia Tenggara tersebut. Sebagai informasi hadir dalam kesempatan itu mendampingi Menparekraf Sandiaga, yaitu Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Wayan Giri Adnyani, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Martini Mohamad Paham, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan, Kemenparekraf/Baparekraf Vinsensius Jemadu, Kepala Biro Komunikasi Kemenprekraf/Baparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani; serta Direktur Event Nasional dan Internasional Kemenparekraf/Baparekraf, Dessy Ruhati.
Presiden Jokowi memberikan pengarahan Pada Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2024, di Beach City Entertainment Center, Ancol, Jakarta, Jumat (02/12/2022) pagi. Arahan tersebut disampaikan Presiden pada Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2024, di Beach City Entertainment Center, Ancol, Jakarta, Jumat (02/12/2022) pagi. “Momentum waktu yang masih tersisa harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, memperbaiki masalah-masalah yang harus kita selesaikan, mengatasi kendala-kendala yang ada, mengatasi kelemahan-kelemahan yang masih ada. Segera ini harus kita selesaikan bersama-sama. Kemudian juga membangun inovasi agar pemilu semakin berkualitas, agar proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas dari masyarakat,” ujar Presiden. Pertama, Presiden menekankan agar seluruh kegiatan di semua tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis. “Ini penting. Setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas. https://olxtoto.ac.id/ ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul,” ujarnya. Kedua, Presiden mengingatkan kepada seluruh jajaran KPU bahwa hal-hal teknis dalam penyelenggaraan pemilu bisa menjadi hal politis.
Namun sayangnya, Media TV Nasional enggan memberitakannya. Karena jika terus dieksploitasi menjadi isu nasional maka kebobrokan Dewan Pers yang dulu pernah ikut terlibat membiarkan korban dipenjara karena berita makin terungkap. Media TV sepertinya sudah terbiasa lebih tertarik memuat berita jika peristiwanya sodomi atau mutilasi anak secara berulang-ulang, ketimbang mengungkap peristiwa penembakan wartawan yang mengancam kebebasan pers dan menimbulkan ketakutan di kalangan wartawan yang aktif melakukan sosial kontrol. Belum lama ini juga ada peristiwa menggemparkan di Gorontalo, seorang Kepala Dinas Kominfo yang menjabat Ketua Asosiasi Kepala Dinas Kominfo se Indonesia digerebek polisi sedang berduaan dengan istri orang di dalam sebuah kamar kos dan diliput oleh media. Namun sayangnya berita itu luput dari perhatian media TV nasional. Padahal, pelakunya adalah ketua asosiasi berlevel nasional. Usut punya usut, ternyata Dewan Pers justeru termakan upaya menghalangi penyidikan kasus ini. Secara mengejutkan Dewan Pers menerima laporan pengaduan dari Haris Tome sang pelaku yang ditangkap polisi sedang berada di dalam sebuah kamar kos bersama istri orang. Lebih parah lagi, berita peristiwa penegakan hukum penggerebekan polisi yang merupakan fakta peristiwa operasi justitia Polres Kota Gorontalo malah dinilai Dewan Pers sebagai pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh sejumlah media di Gorontalo.



My Website: https://olxtoto.ac.id/