Notes

HADIRKAN BMM, Kadin Indonesia Support Pertumbuhan Industri Media Nasional
JAKARTA | Industri media nasional saat ini tengah mendapat atensi dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) yang memberikan dukungan terhadap sektor media untuk dapat bersiap menghadapi kompetisi global. Sebagai pembinaan terhadap dunia usaha nasional, sebagaimana amanah Undang-Undang No.1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia) turut menciptakan iklim dan tata hubungan yang mendorong kerja sama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta. Yang agar kiranya mampu memegang peranan sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang sehat dan sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan ketahanan nasional. Untuk itu, di kepemimpinan Ir. H. Eddy Ganefo, MM Kepengurusan Kadin Indonesia periode 2020-2021 yang baru saja dikukuhkan pada tanggal 27 Mei 2021 di Mulia Hotel Senayan Jakarta kemarin, telah menghadirkan Badan Media Masa (BMM) sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia khususnya di sektor media, ujar Yakub Ismail Kepala BMM Kadin Indonesia kepada awak media, Rabu 09/06 sore di bilangan Jakarta Selatan.
Acara yang dihadiri Wakil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, SE, Jajaran Forkopimda Tulungagung, Ketua Bawaslu Fayakun, SH, M.Hum, MM beserta jajarannya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulungagung Susanah, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulungagung Hendri Afrianto, Jajaran Komisioner dan Pejabat Lingkup Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulungagung, serta Kepala Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Tulungagung dan peserta pelantikan, bertempat di Hall Crown Victoria Hotel, mulai pukul 09.00 WIB. Prosesi acara pelantikan dilaksanakan dengan pengucapan ikrar sumpah janji dan pakta integritas oleh Ketua KPUD Tulungagung Susanah diikuti peserta panitia pemilihan kecamatan, yang dilanjutkan dengan penandatanganan secara simbolis Ikrar dan Pakta Integritas. Selanjutnya, Ketua KPUD Kabupaten Tulungagung Susanah dalam sambutannya menyampaikan, bahwa salah satu tahapan Pemilu telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung, yakni melantik 95 anggota Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) untuk Pemilu tahun 2024 mendatang. Ke-95 PPK yang dilantik kemudian langsung menandatangani pakta integritas, untuk menjamin kinerja mereka sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan.
Selanjutnya, Persatuan Indonesia, merupakan sila ketiga Pancasila yang menjadi pedoman bagi pemilih dan kontestan dalam Pemilu agar menjaga persatuan dan kerukunan dalam menggunakan hak pilih dan berkompetisi. Kemudian juga memelihara suasana Pemilu dalam kondisi aman damai, mampu meredam konflik, dan tidak mempertajam pembilahan identitas yang mengancam persatuan dan kesatuan berbangsa. Di samping menghindari perpecahan, sila ketiga Pancasila ini juga menjadi penyemangat bagi WNI agar berpartisipasi bersama-sama menyukseskan Pemilu, baik sebagai penyelenggara, peserta, maupun pemilih. Berikutnya, sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, adalah dasar adanya Pemilu dan berdemokrasi. Pemilu merupakan proses memilih pemimpin, dari, oleh, dan untuk rakyat. Hak memilih berasal dari rakyat kemudian dukungan suara terbanyak rakyat menghasilkan perwakilan pemimpin. Pemimpin inilah yang menyusun dan memutuskan kebijakan guna mengatur kepentingan rakyat. Sementara sila terakhir Pancasila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi acuan bagi peserta Pemilu dan pemilih untuk menjunjung keadilan. Untuk terwujudnya keadilan dalam Pemilu para peserta Pemilu (parpol dan calon) dilarang melakukan pembelian suara atau mendistribusikan keuntungan baik material maupun non material kepada pribadi atau kelompok pemilih. Demikian pula, agar terjaga keadilan Pemilu, penyelenggara Pemilu tidak diperkenankan untuk melaksanakan tugas kepemiluan secara partisipan dengan memberikan keuntungan bagi kelompok atau peserta Pemilu tertentu, melakukan malapraktik dan fraud (kecurangan Pemilu), serta maladministrasi (kesalahan administrasi Pemilu). Adapun dari sisi pemilih, mereka tidak diperbolehkan untuk menjual suaranya kepada para peserta Pemilu, sebaliknya, dalam menggunakan hak suaranya harus secara cerdas.
Selain itu, sumber dana juga dari honor Dr Aqua Dwipayana sebagai pembicara di berbagai forum Sharing Komunikasi dan Motivasi, dan kontribusi para donatur yang merupakan teman karibnya. Setelah sukses melaksanakan POS I sampai dengan III, Umrah POS IV sempat tertunda selama dua setengah tahun akibat pandemi Covid-19. Namun, berkat tekad dan niat kuat Dr Aqua Dwipayana yang sudah mencanangkan untuk terus secara rutin memberangkatkan jamaah umrah dan mendapat dukungan berbagai pihak, Gerakan umrah POS IV yang digagas dan diinisiasi oleh Dr Aqua akhirnya kembali bergulir. Gerakan umrah itu kini telah memasuki putaran ke-4. Dengan pemberangkatan jamaah POS IV 31 Oktober-8 November 2022 lalu, total anggota jamaah l POS yang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekkah dan Madinah, Arab Saudi, mencapai 167 orang. Perinciannya, POS I 8-15 Januari 2017sebanyak 35 orang, POS II 18-26 April 2018 ada 39 orang, POS III 4-12 April 2019 berjumlah 50 peserta, dan POS IV 2022 berbilang 43 orang. Para peserta berasal dari berbagai daerah di 17 provinsi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Dari tahun ke tahun semakin banyak dukungan diberikan kepada Gerakan umrah POS. Kegiatan sosial yang membahagiakan banyak orang ini massif sekali.
Ketua Dewan Pers Bagir Manan, berkesempatan melakukan diskusi dengan para pemimpin redaksi media massa dalam acara Coffe Morning, Senin (30/11), yang diselenggarakan oleh Biro Humas Lemhannas RI di Anjungan Lt. III Gedung Tri Gatra. Menurut Bagir, pers tidak dapat lepas dari ketahanan nasional. “Penting untuk meletakkan secara pasti tatanan nasional sehingga pers dapat menempatkan diri karena pers bukanlah institusi mandiri. Pers dapat mengambil respons di masyarakat, dan kemudian berinisiatif”, ujar Bagir. Sementara Gubernur Lemhannas RI Prof. Oleh karenanya, Lemhannas menyelenggarakan Coffee Morning sebagai ajang bagi Pimpinan Lemhannas RI untuk berdiskusi santai dengan para pemimpin redaksi media massa untuk mendapatkan pandangan yang konvergen tentang peran media dalam membangun ketahanan nasional. Pertanyaan menarik dilontarkan Budiman Tanuredjo terkait fungsi media dalam ketahanan nasional. Budiman berujar, “Fungsi media dalam ketahanan nasional sebagai warning system atau peringatan dini terhadap peristiwa yang terjadi. Media juga berperan bagaimana menjadi bagian dari demokrasi dengan mengubah noise (kegaduhan di masyarakat, red) menjadi voice (pernyataan yang bermakna, red)”. Sementara itu, Syukri Rahmatullah menyatakan adanya tantangan baru dalam ketahanan nasional yang selama ini belum disadari masyarakat. “Sebanyak 7,71 juta penduduk di Indonesia menggunakan internet, namun media digital saat ini kurang terhadap penyaringan. Maka dari itu perlu pertahanan dari penyebaran paham radikal dan hacker (peretasan, red)” ujar Syukri.



Website: https://koitoto.ac.id/