Notes

Tahapan Pemilu 2023: Pendaftaran Capres Dibuka 7 September 2023
Cianjur - Perilaku tak terpuji oknum pendaki nakal kembali terjadi di Gunung Gede Pangrango. Mereka membuang celana dalam berisi tinja di Alun-alun Suryakencana. Celana dalam kotor tersebut ditemukan pendaki lain dan viral di media sosial. Oknum pendaki itu membuang celana dalam yang terdapat tinja di kawasan Alun-alun Suryakencana, Gunung Gede Pangrango. Sebagian besar pengguna media sosial menyayangkan ulah pendaki yang tidak bertanggungjawab dan mengotori Gunung Gede Pangrango. Humas Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) Agus Deni mengatakan tindakan membuang sampah terutama celana dalam kotor merupakan tindakan yang melanggar aturan dan tidak patut ditiru. Menurutnya dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf l sudah diatur terkait larangan membuang benda apapun yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan fungsi hutan. Baca juga: 10 Fakta Gunung Gede Pangrango dan Daya Tariknya, Pendaki Wajib Tahu! Bahkan pada pasal 78 ayat (11) undang-undang tersebut dijelaskan pendaki yang melakukan pelanggaran sesuai pasal 50 terancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Dia pun meminta kepada para pendaki gunung agar tetap menjaga kebersihan, barang-barang yang dibawa saat mendaki harus dibawa lagi turun. Artikel ini telah naik di detikJabar.
Ketiga menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo. Lalu, Agus diminta Airlangga tak jadi bacaleg agar bisa optimal sebagai pembantu Presiden Joko Widodo. “Kemudian juga sama dengan kita punya menteri baru, Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) kita juga sampaikan fokus dulu ya, apalagi Pak Dito kan baru sekarang ada Sea Games, fokus dulu ke sana,” tutur dia. Adapun malam ini, Lodewijk ditemani dua Wakil Ketua Umum Partai Golkar yaitu Ahmad Doli Kurnia dan Nurul Arifin, serta jajaran kader elite lainnya saat memberikan berkas pendaftaran bacaleg ke KPU. Ia mengaku tak mencoba mendekati ketiga menteri tersebut untuk memperkuat potensi penambahan suara dari konstituen. “Jadi kita tidak menggoda mereka (para menteri) nyaleg, karena kader-kader kita sangat banyak,” imbuh dia. Adapun saat ini Partai Golkar bersama dengan Partai Persatuan Pembanganan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Sementara itu, PPP telah mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo.
Bayhaqi, Ahda (13 Desember 2021). Prasetya, Eko, ed. Zulfikar, Muhammad (30 November 2021). Noor, Chandra Hamdani, ed. Candraditya, Vincentius Jyestha (13 November 2021). Simanjuntak, Johnson, ed. Mawangi, Genta Tenri (22 Oktober 2021). Soebanto, Herry, ed. Safitri, Eva (21 Oktober 2021). "Survei Litbang Kompas: PKB Ngedrop, PKS Melambung". Antoni (13 Oktober 2021). "Survei Terbaru: Cuma 7 Partai di Atas PT, Jawaranya Tetap PDIP". Piring, Frandi (7 Oktober 2021). "Survei Elektabilitas Terbaru Pemilu 2021: Empat Parpol Besar Bersaing, PSI Jadi Kuda Hitam". Faqih, Fikri (26 Agustus 2021). Faqih, Fikri, ed. Aditya, Nicholas Ryan (14 Agustus 2021). Gatra, Sandro, ed. Rowi, Asep Abdullah (5 Juli 2021). "Survei Voxpol : Elektabilitas Partai Ummat yang Didirikan Tokoh Amien Rais Jauh dari Angka 1 Persen". Adil (8 Juni 2021). "Hasil Survei: Demokrat Geser Golkar, PSI Mantap di Tengah, Partai Ummat Pimpin Papan Bawah". Chaterine, Rahel Narda (22 Mei 2021). Gatra, Sandro, ed. Hakim, Syaiful (1 April 2021). Tarmizi, Tasrief, ed. Nufus, Wilda Hayatun (28 Maret 2021). "3 Besar Parpol Versi Survei Charta Politika: PDIP, Gerindra, PKB". Hakim, Syaiful (12 Maret 2021). Tarmizi, Tasrief, ed. media nasional , Haryanti Puspa (6 Januari 2020). Meiliana, Diamanty, ed. Adil (16 November 2020). "Partai Lain Loyo, PDIP, PKS dan PSI Terus Nikmati Kenaikan Elektabilitas".
Kalaupun menonton, paling tak sengaja di warteg atau di rumah teman, katanya. Itu yang membuat Aldi tak tahu acara televisi apa saja yang sedang tren di televisi. Ia lebih sering nonton YouTube atau film streaming. “Bisa nonton kapan aja, sesuai waktu luang, kan,” katanya. Lagi pula Aldi kurang suka dengan acara televisi Indonesia. “Ya kayak kata orang-orang lain, tidak terlalu mendidik, malah sering memang membodoh-bodohi,” tambahnya. Aldi sekarang 22 tahun-umur tertua Generasi Z. Temannya, Sara, yang juga 22 tahun, punya pendapat serupa. Sara, pegawai swasta asal Makassar yang kini tinggal di Jakarta, masih ingat masa kecilnya yang memang hobi menonton. “Dulu siang mesti bangun pagi banget tiap hari minggu. Untuk nonton kartun yang berderet sampai siang,” katanya. Tapi, semakin dewasa, Sara mulai meninggalkan hobi menonton televisi saat kenal ponsel pintar-yang dinilainya punya jangkauan lebih luas ketimbang kotak persegi di ruang tamu keluarganya. “Ya mulai ngerasa aja kalau sinetron itu enggak melulu zoom-in, zoom-out, doang,” ungkapnya sambil tertawa.
Dalam arahannya, Presiden meminta jajarannya menyampaikan kepada publik bahwa jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak sudah ditetapkan agar tidak muncul isu lain seperti adanya upaya penundaan pemilu di masyarakat. “Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya,” ujar Presiden. Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pada 12 April 2022 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 akan dilantik untuk segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024. Oleh sebab itu, pemerintah akan segera membahas berbagai persiapan pemilu dan pilkada dengan kedua institusi tersebut. “Nanti kita perlu berbicara dengan KPU dan juga Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan Pemilu dan Pilkada yang ini kita belum punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang,” imbuhnya. Di samping itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024. Presiden meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md., untuk berkomunikasi secara intens dengan DPR RI dan KPU sehingga perencanaan programnya bisa didetailkan. “Didetail lagi dan sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan,” ungkapnya. Hadir dalam rapat tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.



Here's my website: https://koitoto.ac.id/