Notes

Permberontakan Darul Islam
Dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwirjo
DItandai dengan didirikan NII pada 7 Agustus 1949, bertujuan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat islam

Pemberontakan PKI di Madiun
Dipimpin oleh Musa pada 18 September 1948 dengan tujuan mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis

Pemberontakan APRA
Terjadi pada 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan di kota Bandung serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Tujuannya untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi RIS

UUD NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 3
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

UUD NRI tahun 1945 pasal 30 ayat 1
tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Isi Tritura (3 Tuntutan hati)
Bubarkan PKI besertac armas-armasnya
Bubarkan kabinet Dwikora dari unsur unsur PKI
Turunkan harga

Nilai Pancasila menurut Notonagora
Nilai Vital --> Segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam aktivitas
Nilai Kerohanian --> Segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam aktivitas rohani manusia (nilai keindahan,
kebenaran, dan religius)
Nilai material --> Segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam aktivitas unsur fisik manusia

Pada masa awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dihadapkan dengan berbagi tantangan. Bangsa Indonesia harus menghadapi golongan yang ingin Pancasila diganti dengan paham lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti pemberontakan PKI (untuk mendirikan ideologi komunis, Darul Islam (untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengn syariat islam), Andi Aziz (Karena Penolakan terhadap pasukan APRIS) APRA (Untuk mempertahankan bentuk federal serta memiliki tentara sendiri bagi negara RIS), pemberontakan RMS (untuk membentuk negara sendiri). Berdasarkan UUDS 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintahy, namun tanggung jawab pemerintah berada di tangan perdana menteri bersama para menterinya. Penerapan Pancasila pada masa ini cenderung diarahikan sebagai ideologi liberal.