Notes

1. Fungsi penempatan perwakilan diplomatik di negara lain untuk Indonesia, Yaitu:
a. Mewakili negara Replubik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada suatu organisasi internasional.
b. Melindungi kepentingan nasional dan warga negara Indonesia di negara penerima.
c. Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan.
d. Mengabdi kepada kepentingan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

2.
a. Menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bangsa diatas kepentingan golongan dan tidak bertindak egois
b. Rela berkorban untuk bangsa dan negara
c. Menjaga kemajemukan bangsa dengan tidak memicu keributan maupun konflik yang tidak bermanfaat
d. Menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak mengkotak-kotakan golongan suku maupun agama
e. Mencintai bangsa dan negara dengan meminimalkan penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika seperti menjaga kerukunan antar suku dan budaya bangsa

3.
1.) pelanggran pidana adalah pelanggran yang terjadi dalam ketertiban hukum semantara pelanggaran ham terjadi pada perampasan hak-hak milik manusia.
2.) pelangran pidana bisa melibatkan HAM semantara pelanggaran HAM tidak seutuhnya berkaitan dengan pidana
3.) suatu pelanggaran dapat menyangkut HAM jika pelakunya pemerintah namun jika pemerintah tidak berkaitan pelanggaran tersebut masuk pidana . contoh kasus pengeboman teroris secara fakta tersebut menawaskan banyak orang dan merebut HAM mereka namun di masukkan pada pelanggaran pidana karna pelakunya teroris bukan orang dalam.

4.
Faktor Pendukung Integrasi Nasional
a. Penggunaan bahasa Indonesia.
b. Semangat persatuan serta kesatuan di dalam Bangsa, Bahasa dan Tanah Air Indonesia.
c. Adanya Kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yakni Pancasila.
d. Adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong, solidaritas serta toleransi keagamaan yang sangat kuat.
e. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh penderitaan semasa penjajahan.

Faktor Penghambat Integrasi Nasional
a. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang memiliki sifat heterogen.
b. Kurangnya toleransi antar sesama golongan.
c. Kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia terhadap segala ancaman dan gangguan yang mucul dari luar.
d. Adanya sikap ketidakpuasan terhadap segala ketimpangan dan ketidak merataan hasil pembangunan.

5.
Infra struktur politik adalah, suatu set struktur yang menggabungkan antara satu dengan yang lain, lalu membentuk satu rangkaian yang membantu berdirinya keseluruhan struktur tertentu. Infrastruktur politik terdiri dari: 1.Partai Politik; 2.Interest group (kelompok kepentingan); 3. Pressure group (kelompok penekan); 4. Media of political communication (media komunikasi politik); 5. Journalism Group (kelompok jurnalis); 6.Student Group (kelompok pelajar); 7. Political figure (figure-figure politik).

Supra struktur politik, yaitu suasana kehidupan politik di dalam pemerintahan dan berhubungan dengan peran dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan.
Suprastruktur politik terdiri dari: 1.Lembaga eksekutif (pemerintahan/presiden); 2. Lembaga Legislatif (parlemen, DPR); 3. Lembaga yudikatif (peradilan, MA); Supra dan Infra saling mempengaruhi, dimana supra sebagai pembuat keputusan akan mendapat masukan berupa tuntutan dan aspirasi dari infra. Dan sebalikanya, infra akan melaksanakan yang ada dalam supra.