Notes

Tuntutan:

1. Usut tuntas dan adili para pelaku pelanggaran HAM, baik yang berlangsung pada masa Orde Baru (pembantaian massal 1965-66, DOM Papua 1978-1999, DOM Aceh 1990-1998, Penembakan Misterius, Tanjung Priok 1984-1987, Talangsari 1989, pembunuhan Marsinah tahun 1993, pembunuhan wartawan Udin tahun 1993, pemerkosaan, penyiksaan, penculikan, dan pembunuhan tahun 1998, dll) maupun setelah Orde Baru (Peristiwa Wasior 2001, Peristiwa Wamena 2003, DOM Aceh 2003-2004, pembunuhan Munir tahun 2004, Paniai Berdarah 2014, dan sebagainya).
2. Cabut dan batalkan aturan-aturan yang mengancam kemajuan demokrasi (UU Ormas, RUU Anti Terorisme, RUU KUHP, MoU TNI-Polri, dan Tap MPRS No. 25/1966).
3. Cabut Peraturan Pemerintah No. 78/2015 yang melegitimasi politik upah murah dan menyengsarakan kaum buruh.
4. Bangun kesejahteraan rakyat dengan layanan pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan pemukiman yang layak bagi seluruh rakyat.
5. Hentikan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan rentan. Baik itu yang berbasis orientasi seksual, keagamaan, suku, ras, dan kondisi fisik.
6. Hapuskan kredit pertanian bagi kaum tani serta kredit perumahan bagi kaum buruh dan kaum miskin kota.
7. Hentikan kriminalisasi, intimidasi, serta represi terhadap aktivis dan rakyat.
8. Hentikan serta adili perusahaan nasional dan multinasional yang melakukan biopiracy dan eksploitasi alam di wilayah Indonesia, karena merusak ekologis dan menyengsarakan kaum perempuan juga rakyat secara umum.
9. Hentikan pembangunan yang hanya menguntungkan kaum pemodal dan menyengsarakan rakyat.
10. Tindak aparat negara yang melakukan tindakan seksis dan berparadigma seksis.
11. Bubarkan komando teritorial Tentara Nasional Indonesia (TNI).
12. Cabut UU Pendidikan Tinggi No. 12/20 yang memberi jalan bagi komersialisasi dan privatisasi pendidikan di Indonesia.
13. Wujudkan demokratisasi di institusi pendidikan tinggi.
14. Hentikan keterlibatan militer di institusi pendidikan sipil.
15. Berikan kuota 50% bagi perempuan di berbagai institusi publik.
16. Wujudkan Reforma Agraria sejati. Tanah untuk rakyat.
17. Tarik TNI-Polri organik dan non-organik dari tanah West Papua.
18. Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat West Papua.

Dibuka seluas-luasnya bagi massa rakyat untuk bergabung dan mendesak rezim reformasi merealisasikan poin-poin tersebut. Mari bergabung dan berjejaring untuk memperjuangkan dan mengawal kedaulatan rakyat atas reformasi. Hidup aksi massa!