Notes

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
Disini penulis akan membahas mengenai
Demokrasi dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan (Trias Politika)

TRIAS POLITIKA: teori yang membagi kekuasaan pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif -diciptakan oleh Montesquieu
Sejarah: Ajaran dari Teori Trias Politica ini bertentangan dengan kekuasaan raja pada zaman Feodalisme dalam abad pertengahan yaitu kekuasaan dalam negara dipegang oleh seorang raja, membuat UU, menjalankan dan menghukum segala pelanggaran atas UU yang dibuat dan dijalankan oleh raja tersebut.
Setelah pecah revolusi Perancis pada tahun 1789, Paham kekuasaan yang tertumpuk di tangan raja lenyap. Saat itu timbul gagasan baru mengenai pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh Montesquieu yaitu Trias Politika. Membagi kekuasaan menjadi 3 dan tidak dicampuraduk menjadi kekuasaan satu orang.

Logemann mengatakan “Negara adalah sesuatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelengarakan suatu masyarakat”. Secara Implisit, Negara Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan sesuai Teori Trias Politika yang dianut oleh Montesquieu dimana adanya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara baik Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif
Kekuasaan Legislatif
Lembaga legislatif di Indonesia adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang terdiri dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Lembaga legislatif memiliki fungsi legislasi yaitu membuat perundang-undangan, fungsi pengawasan yaitu mengawasi lembaga eksekutif, dan fungsi anggaran yaitu menetapkan APBN melalui DPR bersama presiden dengan melihat pertimbangan DPD
Kekuasaan Eksekutif
Sistem pemerintahan yang dianut UUD 1945 adalah sistem presidensial sehingga Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan menjadi pemegang kekuasaan eksekutif di Indonesia. Memiliki tugas Perencanaan (Program dan anggaran), Eksekusi (melaksanakan program-program yang di susun) dan Evaluasi secara internal yang nantinya dipertanggung jawabkan terhadap pengawasan DPR
Kekuasaan Yudikatif
Lembaga yudikatif di Indonesia adalah MK (Mahkamah Konstitusi) yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menguji UU terhadap UUD 1945, memutus pembubaran parpol, memutus perselisihan pemilu, memutus pemakzulan Pres/WaPres atas permintaan DPR, dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara; MA (Mahkamah Agung) yang berwenang menyelenggarakan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara dan berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU; KY (Komisi Yudisial) yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menegakkan kehormatan dan perilaku hakim.

Kelebihan: ada kestabilan pemerintah (eksekutif) karena tidak dapat dijatuhkan atau dibubarkan oleh lembaga legislatif. Oleh karena itu, pemerintahan dapat melaksanakan program-programnya dengan baik.
Kekurangan: dapat mendorong timbulnya pemusatan kekuasaan di tangan presiden.
Dari uraian diatas, pemisahan kekuasaan termasuk demokrasi tidak langsung yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan artinya rakyat menyerahkan kedaulatan kepada para wakil yang telah dipilih melalui pemilihan umum.