Notes

♦LATAR BELAKANG

1. Dominasi Ikhwanul Muslimin
Ketidaksukaan sebagian warga Mesir pada kelompok Ikhwanul Muslimin, partai pemenang Pemilu Mesir dan partai asal Presiden Mursi, menguat setahun terakhir. Ada tuduhan kalau Mursi sengaja memberikan kursi-kursi kekuasaan penting hanya pada kader-kader Ikhwanul Muslimin. Dalam sebulan, Morsi menunjuk anggota Ikhwanul Muslimin untuk menjabat di berbagai lembaga negara. Setidaknya ada 5 kader Ikhwanul Muslimin dijadikan pejabat di berbagai departemen, 8 di kantor kepresidenan, 7 jadi gubnernur, 12 jadi asisten gubernur, 13 di kantor gubernur, dan 12 sebagai walikota.

2. Memburuknya Ekonomi
Setahun setelah memerintah, kondisi perekonomian Mesir terus memburuk. Investasi asing tidak kunjung datang, sementara sektor pariwisata yang merupakan salahsatu tulang punggung ekonomi Mesir, tak kunjung pulih. Harga bahan makanan, bahan bakar dan komoditas lain terus meroket. Listrik seringkali mati karena ketiadaan bahan bakar. Kabinet Mursi sebenarnya sedang menegosiasikan pinjaman lunak dari IMF sebesar US$ 4,8 miliar. Namun, jika pun disetujui, pinjaman ini akan memaksa pemerintah Mesir memotong subsidi di berbagai sektor, yang justru berpotensi menimbulkan keresahan sosial.

3. Dekrit Presiden 22 November 2012
Saat dekrit ini muncul, masyarakat internasional tengah memuji peran Mursi dalam memelopori gencatan senjata antara Israel dan Hamas setelah delapan hari berperang di Jalur Gaza. Namun, Keputusan Mursi menerbitkan sebuah dekrit presiden pada 22 November 2012 dinilai sebagai sebuah kesalahan fatal. Perintah baru itu dianggap para pengritiknya sebagai cara mengulangi rezim otoriter Hosni Mubarak, yang tahun lalu terguling oleh revolusi rakyat. Dalam dekrit itu, Mursi memecat jaksa agung, membuat semua keputusan presiden kebal dari gugatan hukum (judicial review). Hal ini dipandang bertentangan dengan upaya Mesir untuk membangun negara demokrasi. Sebulan setelah dekrit itu diterbitkan, pemerintahan Mursi menggelar referendum untuk mengesahkan konstitusi baru Mesir. Tindakan ini pun dikritik karena dinilai sepihak dan terburu-buru. Konstitusi itu dinilai hanya mencerminkan kepentingan kelompok Mursi dan tidak dibuat dengan mempertimbangkan elemen politik lain di Mesir.

4. Pelanggaran Demokrasi dan HAM
Setahun kepemimpinan Mursi diwarnai banyak aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia, demokrasi dan toleransi beragama. Dia dinilai gagal melakukan reformasi sektor keamanan terutama di kepolisian, paramiliter dan dinas intelijen Mesir. Ketika polisi Mesir terlibat pembantaian di Port Said, Januari 2013 lalu dan 30 orang meninggal, Mursi dinilai tidak berusaha menindak pelakunya dengan tegas. Serangan terhadap gereja Kristen Koptik dan kaum minoritas pun meningkat. Selain itu, parlemen Mesir yang didominasi Ikhwanul Muslimin dinilai berusaha terus menerbitkan undang-undang baru yang membatasi masyarakat sipil. Sebuah Rancangan UU tentang keberadaan NGO sedang dibahas dan disebut-sebut bakal mengontrol organisasi masyarakat sipil. Semua faktor ini bersama-sama membuat gelombang anti Mursi terus menguat. Terlebih setelah sebuah gerakan populer yang menamakan dirinya `Tamarod` muncul pada awal tahun ini dan menggulirkan petisi untuk menggulingkan Mursi. Lebih dari 200 wartawan dinterogasi jaksa setempat. kantor Kepresidenan mengajukan sekitar 100 gugatan kepada wartawan dan pimpinan media. Pemerintah juga menolak kritik dengan alasan bahwa langkah itu ditujukan pada laporan media yang dinilai menghasut dan menghina presiden.