Notes

Menteri Trenggono dan Dubes Prancis Bahas Isu Kesehatan Laut _

SariAgri - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono melakukan pertemuan dengan Duta Besar Prancis, Olivier Chambard untuk membahas isu kesehatan laut yang tengah disorot dunia. Upaya penanganan kesehatan laut yang dilakukan saat ini adalah merehabilitasi wilayah pesisir.

"Kita sangat concern soal ocean health, juga soal pesisir, kita rehabilitasi dengan menanam mangrove, itu menjadi target kita," ujarnya di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (19/5/2021).

Trenggono mengungkapkan ekonomi bisa maju bersamaan dengan mempertahankan kesehatan laut. Dia berkomitmen membangun sektor kelautan dan perikanan dengan mengimplementasikan ekonomi biru. Sisi keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan menjadi fokus dalam membangun sektor ini.

"Saya yakin kesehatan laut itu tanggung jawab semua di dunia," katanya.

Baca Juga: Lima Jenis Ikan yang Bisa Dibudidayakan di Air Payau Kematian Ikan Berulang di Danau Maninjau Tak Pengaruhi Harga di Pasaran

Selain itu, Trenggono mengusulkan untuk memperkuat kerja sama dengan Prancis di sektor kelautan dan perikanan, di antaranya pembangunan eco-fishing port, integrasi pelabuhan perikanan dan pasar ikan internasional, pengembangan shrimp estate, real time sea use monitoring system untuk manajemen ruang laut hingga dana hibah untuk riset.

Dia berharap kerja sama riset dan pembangunan kapasitas serta transfer teknologi antara Indonesia dan Prancis dapat terus ditingkatkan, baik KKP dengan AFD (The Agence Française de Développement) dan IRD, maupun dengan kementerian/lembaga Prancis lainnya.

Untuk diketahui, pada 2017 Indonesia dan Prancis telah menandatangani Letter of Intent (LoI) kerja sama kelautan dan perikanan yang meliputi pencegahan, penghalangan dan penghapusan IUU Fishing, promosi investasi pengolahan produk perikanan, perluasan akses pasar bagi produk perikanan Indonesia hingga pertukaran informasi dan teknologi.

Terbaru, AFD Prancis dan Ditjen Perikanan Tangkap KKP telah membidik beberapa pelabuhan untuk dikembangkan menjadi eco-fishing port. AFD bahkan telah melakukan feasibility study di beberapa pelabuhan tersebut.

Program ini telah tercantum dalam Green Book/DRPPLN (Dokumen Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri) Tahun 2020 sesuai Kepmen PPN/Bappenas Nomor 65 Tahun 2020.

berita kelautan dan perikanan Video terkait:


Homepage: https://elearnportal.science/wiki/Nelayan_Lamongan_Keluhan_Pendangkalan_di_Pelabuhan_ke_Presiden_Jokowi