Notes

Mungkin saya lebih menjelaskan saran meminimalisir korupsi yang jelas-jelas melanggar etika pemerintahan. Korupsi itu seperti hawa nafsu atau budaya. Menurut saya, agar aparatur tetap berpegang pada etika dan mengurangi nafsu untuk korupsi maka hal itu dimulai dari lingkar diri sendiri dimana aparatur harus benar-benar memahami dan SADAR DIRI akan posisinya dalam mematuhi kode etik atau etika pemerintahan dalam instansi dan lingkungannya sendiri. Memang kita pada dasarnya sebagai manusia sudah dapat membedakan hal yang baik dan buruk dalam moral, tetapi sebaiknya kita harus belajar kembali ajaran moral termasuk impelemtasinya dalam etika pemerintahan mengingat etika itu perwujudan dari pelaksanaan moral di lingkungan pemerintahan. Terlebih jika kita itu seorang pemimpin. Pemimpin seharusnya memiliki sifat panutan yang baik sebab apabila pemimpin benar-benar mengikuti etika pemerintahan maka bawahannya pun akan demikian. Kemudian di sini aparatur harus memiliki nilai, pemahaman ilmu pengetahuan, paham akan agama, seperti yang dikatakan Pak Iyep, karena agama mengajarkan etika atau menerapkan prinsip-prinsip etis.

Selain itu, faktor lingkar bantuan orang lain seperti masyarakat dan lembaga pengawasan juga diperlukan di sini. Korupsi itu ketidakjeraan korupsi merupakan akibat dari rendahnya sanksi hukum maupun sanksi sosial. Kemudian harus ada penguatan pengawasan. Karena manusia kalau tidak diawasi maka manusia tidak akan merasa patuh atau bagus kinerjanya. Pengawasan di sini harus lebih tegas, memperhatikan track record seperti yang disampaikan Novelia. Kemudian sanksi hukum yang dipertegas melalui undang-undang dan lingkungan instansi. Lalu harus ada evaluasi sebesar-besarnya agar instansi seperti pemerintah pun dapat berkembang ke arah lebih baik.

2.