Notes

KLHK Harus Selesaikan Penetapan Kawasan Hutan Paling Lambat 2023_
Sariagri - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus menyelesaikan penetapan kawasan hutan paling lambat pada tahun 2023. Ini sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai tindak lanjut Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 11 Tahun 2020.
"Kawasan hutan yang belum dilakukan pengukuhan diselesaikan paling lama dua tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, artinya KLHK harus menyelesaikan penetapan kawasan hutan paling lama pada tahun 2023," ujar Wakil Menteri LHK, Alue Dohong.
Tahun ini, KLHK menargetkan untuk menyelesaikan 100 persen tata batas kawasan hutan di 17 provinsi sepanjang 14.612,80 kilometer dengan potensi penetapan kawasan hutan seluas 12.068.427 hektare. Sementara target hingga tahun 2023 sepanjang 90.928,38 kilometer dengan potensi penetapan kawasan hutan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 seluas kurang lebih 36.363.621 hektare.
"Penetapan kawasan hutan merupakan hal penting yang harus diselesaikan untuk mendukung seluruh pembangunaan nasional terutama yang termasuk dalam Kegiatan Pembangunan Prioritas Nasional dalam Proyek Strategis Nasional (PSN)," katanya.
Baca Juga: Demi Cegah Penebangan Liar, 70 Wanita di Inggris 'Menikah' dengan PohonMiris, Sebanyak 227 Aktivis dan Pegiat Lingkungan Tewas Sepanjang 2020
Provinsi NTT masuk dalam target penyelesaian penetapan kawasan hutan tahun 2021 yaitu penyelesaian penataan batas dengan panjang tersisa, 2.253 kilometer.
"Peran serta dan dukungan dari para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mencapai target penetapan kawasan hutan 100% di tahun 2023," kata Alue.
Peran penting penyelesaian pengukuhan kawasan hutan antara lain: negara memiliki kejelasan status hukum pada kawasan (hutan dan non hutan, serta antar fungsi hutan) sehingga pengelolaan kawasan hutan dapat lebih optimal.
Selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian ATR BPN akan memiliki pengelolaan pertanahan nasional yang lebih optimal, dengan meminimalkan intrusi (tumpang tindih) sertifikasi di kawasan hutan.
Pemprov/kabupaten/kota juga akan lebih mudah dalam mengidentifikasi kawasan hutan dan non hutan, sehingga memudahkan dalam melakukan perencanaan, penggunaan, dan pemanfaatan ruang yang sangat dibutuhkan khususnya dalam konteks investasi pembangunan daerah.
Masyarakat sekitar kawasan hutan, akan memiliki kepastian atas batas tanah milik dengan kawasan hutan negara. kementerian kehutanan Sedangkan dunia usaha akan memperoleh peningkatan kepastian aset lahannya, karena memiliki kejelasan atas batas tanah yang diusahakannya dengan kawasan hutan negara.
Video terkait:


Website: https://kehutanan.sariagri.id/