Notes

Korupsi Dana Pengadaan Kapal Cepat, Pelaku Divonis 16 Bulan Penjara
Majelis Hakim Tipikor dalam Kantor Pengadilan Negeri Ambon, Provinsi Maluku, menjatuhkan vonis selama 1, 4 setahun atau 16 bulan penjara. Terhadap tiga terdakwa korupsi dana pengadaan kapal ekspress (speedboat) empat buah di Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Selasa four Januari 2022.

Fall ini terungkap pada 2017, setelah BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku melSehingga BPK memberikan rekomendasi pada Bupati MBD tuk memilih satu yang dua opsi yg disampaikan, yakni mengembalikan anggaran proyek pengadaan barang atau Kadishub dan Infokom MBD mengembalikan anggarannya, yang saat itu dijabat oleh Desianus Odie Orno.

? Menyatakan em virtude de terdakwa secara sah dan meyakinkan pasti bersalah melanggar pasal 3 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi juncto pasal fityfive ayat (1) KUHPidana,? kata Ketua Majelis Hakim Jenny Tulak, didampingi Ronny Felix Wuisan dan Jefry Sinaga selaku hakim anggota di Jubé. Baca juga Berita Maluku Hari Ini
Tiga tervonis merupakan mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten MBD Desianus Orno alias Odie, Rego Kontul, serta Margaretha Simatauw. Tervonis Rego Kontul ialah pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan proyek kapal cepat, sedangkan Margaretha Simatauw merupakan Direktur CV Triputra Fajar, perusahaan yg menangani proyek ini.

Dalam amar putusannya, majelis hakim juga menghukum ketiganya untuk membayar denda setinggi Rp100 juta subsider satu bulan kurungan. Putusan majelis hakim masih lebih ringan dari tuntutan JPU Kejati Maluku, Achmad Atamimi yang dalam persidangan sebelumnya menuntut terdakwa selama dua tahun penjara, denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Ada pun perkara yang memberatkan para terdakwa dihukum penjara dan membayar denda karena tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi. Sedangkan dalam meringankan adalah, pra terdakwa bersikap tulen, belum pernah didenda, memiliki tanggungan keluarga, serta sudah memunculkan kembali kerugian keuangan negara sebesar Rp1, a few miliar pada 1 tahun anggaran 2016.

Arah putusan tersebut, baugs JPU menyatakan pikir-pikir sehingga diberikan harapan selama tujuh hari untuk menyatakan sikap. Kasus ini terungkap pada 2017, setelah BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku proses pemeriksaan laporan moneter Pemkab MBD setahun anggaran 2015 lalu 2016 sehingga menemukan adanya proyek pengadaan empat unit? speedboat? yang tidak sesuai spesifikasi. akukan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab MBD tahun anggaran 2015 dan 2016 sehingga menemukan hadirnya proyek pengadaan empat unit? speedboat? http://Maluku, Berita Maluku, Berita Maluku Hari Ini, tidak sesuai spesifikasi.
Here's my website: http://Maluku, Berita Maluku, Berita Maluku Hari Ini,