Notes

Korupsi Dana Pengadaan Kapal Cepat, Pelaku Divonis 16 Bulan Penjara
Majelis Hakim Tipikor di dalam Kantor Pengadilan Negeri Ambon, Provinsi Maluku, menjatuhkan vonis semasa 1, 4 1 tahun atau 16 bulan penjara. Terhadap tiga terdakwa korupsi credit pengadaan kapal cepat (speedboat) empat buah di Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Selasa some Januari 2022.

Kasus ini terungkap di dalam 2017, setelah BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku melSehingga BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati MBD bagi memilih satu dari dua opsi yang disampaikan, yakni memunculkan kembali anggaran proyek pengadaan barang atau Kadishub dan Infokom MBD mengembalikan anggarannya, yang saat itu dijabat oleh Desianus Odie Orno.

? Menyatakan para terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 3 UU RI nomor 31 1 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 1 tahun 2001 tentang korupsi juncto pasal fifty-five ayat (1) KUHPidana,? kata Ketua Majelis Hakim Jenny Tulak, didampingi Ronny Felix Wuisan dan Jefry Sinaga selaku hakim anggota di Tribune. Baca juga Berita Maluku Hari Ini
Tiga tervonis merupakan mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten MBD Desianus Orno alias Odie, Rego Kontul, juga Margaretha Simatauw. Tervonis Rego Kontul merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan proyek kapal cepat, sedangkan Margaretha Simatauw merupakan Direktur CV Triputra Fajar, perusahaan yg menangani proyek tersebut.

Dalam amar putusannya, majelis hakim pun menghukum ketiganya buat membayar denda senilai Rp100 juta subsider satu bulan kurungan. Putusan majelis hakim masih lebih ringan dari tuntutan JPU Kejati Maluku, Achmad Atamimi yang di dalam persidangan sebelumnya menuntut terdakwa selama 2 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Ada pun hal yang memberatkan pra terdakwa dihukum penjara dan membayar denda karena tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi. Sedangkan dalam meringankan adalah, em virtude de terdakwa bersikap tulen, belum pernah didenda, memiliki tanggungan keluarga, serta sudah memunculkan kembali kerugian keuangan negeri sebesar Rp1, 3 or more miliar pada tahun anggaran 2016.

Arah putusan tersebut, baugs JPU menyatakan pikir-pikir sehingga diberikan kesempatan selama tujuh hari untuk menyatakan sikap. Kasus ini terungkap pada 2017, setelah BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku proses pemeriksaan laporan keuangan Pemkab MBD 1 tahun anggaran 2015 lalu 2016 sehingga menemukan adanya proyek pengadaan empat unit? speedboat? yang tidak pantas spesifikasi. akukan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab MBD tahun anggaran 2015 dan 2016 sehingga menemukan adanya proyek pengadaan empat unit? speedboat? selengkapnya tidak sesuai spesifikasi.
Website: https://urusdo.com/