Notes

Korupsi Dana Pengadaan Kapal Cepat, Pelaku Divonis 16 Bulan Penjara
Majelis Hakim Tipikor di dalam Kantor Pengadilan Negri Ambon, Provinsi Maluku, menjatuhkan vonis selama 1, 4 setahun atau 16 bulan penjara. Terhadap tiga terdakwa korupsi credit pengadaan kapal ekspress (speedboat) empat buah di Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Selasa 4 Januari 2022.

Fall ini terungkap dalam 2017, setelah BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku melSehingga BPK memberikan rekomendasi pada Bupati MBD tuk memilih satu dri dua opsi yg disampaikan, yakni memunculkan kembali anggaran proyek pengadaan barang atau Kadishub dan Infokom MBD mengembalikan anggarannya, yang saat itu dijabat oleh Desianus Odie Orno.

? Menyatakan em virtude de terdakwa secara entdeckte dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 3 UU RI nomor 31 1 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 setahun 2001 tentang korupsi juncto pasal fifty-five ayat (1) KUHPidana,? kata Ketua Majelis Hakim Jenny Tulak, didampingi Ronny Felix Wuisan dan Jefry Sinaga selaku hakim anggota di Jubé. Baca juga Kabar Maluku Hari Ini
Tiga tervonis adalah mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten MBD Desianus Orno alias Odie, Rego Kontul, dan Margaretha Simatauw. Tervonis Rego Kontul ialah pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan proyek kapal cepat, sedangkan Margaretha Simatauw merupakan Direktur CV Triputra Fajar, perusahaan yg menangani proyek ini.

Dalam amar putusannya, majelis hakim pun menghukum ketiganya bagi membayar denda sebesar Rp100 juta subsider satu bulan kurungan. Putusan majelis hakim masih lebih ringan dari tuntutan JPU Kejati Maluku, Achmad Atamimi yang pada persidangan sebelumnya menuntut terdakwa selama dua tahun penjara, denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Ada pun perkara yang memberatkan pra terdakwa dihukum penjara dan membayar denda karena tidak mendukung program pemerintah di dalam mencegah dan memberantas korupsi. Sedangkan dalam meringankan adalah, pra terdakwa bersikap sopan, belum pernah didenda, memiliki tanggungan family, serta sudah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp1, 3 miliar pada tahun anggaran 2016.

Atas putusan tersebut, teliti JPU menyatakan pikir-pikir sehingga diberikan harapan selama tujuh hari untuk menyatakan ulah. Kasus ini terungkap pada 2017, sesudah BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku proses pemeriksaan laporan moneter Pemkab MBD setahun anggaran 2015 lalu 2016 sehingga menemukan adanya proyek pengadaan empat unit? berita maluku, berita maluku hari ini, berita maluku terkini, berita maluku online, maluku, berita maluku hari ini ? yang tidak serasi spesifikasi. akukan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab MBD tahun anggaran 2015 dan 2016 sehingga menemukan adanya proyek pengadaan empat unit? speedboat? yg tidak sesuai spesifikasi.
Homepage: https://urusdo.com/