Notes

Nama : Bella Saskia Putri Alka
NPM : 170410170020
Kelas : B

Sebelumnya saya ingin memberikan sedikit pembukaan. Penganggaran berbasis kinerja (Performance Budgeting) merupakan salah satu jenis penganggaran yang berorientasi pada output dan outcome suatu organisasi. Tak hanya itu, jenis ini memperhatikan visi, misi serta rencana strategis organisasi. Dalam konsepnya siklus anggaran melalui beberapa tahap berikut: 1.Tahap penyusunan anggaran;
2.Tahap pengesahan anggaran;
3.Tahap pelaksanaan anggaran;
4.Tahap pengawasan pelaksanaan anggaran;
5.Tahap pengesahan perhitungan anggaran.

Sebelum menyusun anggaran berbasis kinerja, pemerintah harus menyiapkan dokumen perencanaan stratejik yang mana masyarakat ikut berkontribusi di dalamnya. Tujuannya agar mendapatkan rencana pemerintah dan proyeksi kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas pembangunan. Adapun hal yang ditetapkan yaitu standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimum. Dalam penerapan good government governance, masyarakat mengambil peranan penting dalam memberikan penilaian terhadap kualitas kinerja pemerintah meliputi kualitas layanan admininstrasi, kualitas penggunaan anggaran dan kualitas terhadap pengadaan barang-barang umum atau infrastruktur yang diadakan oleh pemerintah seperti jalan raya, layanaan kesehatan, dan lainnya.

Penganggaran berbasis kinerja diterapkan untuk berusaha menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan pemerintah dan harapan masyarakat. Selain itu, penerapan penganggaran berbasis kinerja merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Pemerintah sebagai kuasa pengguna anggaran berkewajiban memenuhi tanggungjawabnya kepada masyarakat sebagai stakeholder. Dalam penerapannya, tantangan yang dihadapi dalam mencapai good government governance adalah proses pelaksanaan rencana yang harus terus diawasi.

Faktanya, berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Perindustrian tahun 2017, hasil pengukuran kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2017 menunjukkan yaitu capaian output sebesar 18 dari 24 output
yang direncanakan atau secara presentase sebesar 75%, sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp. 2.435.752.561.000 dari anggaran setelah penghematan atau secara presentase sebesar 92,72%. Hasil capaian tersebut mengindikasikan inkonsistensi dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja karena realisasi anggaran cukup jauh perbedaannya dibanding capaian output.

Dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja, capaian output harus konsisten dengan perencanaan, pelaksanaan dan realisasi
anggaran. Jika terjadi inkonsistensi, maka terdapat permasalahan dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja di suatu instansi itu. Salah satunya yaitu ketidakmampuan instansi pemerintah untuk menetapkan alokasi anggaran program/kegiatan yang selaras dengan tujuan/sasaran sehingga mengakibatkan pemborosan anggaran (Kementerian PAN-RB,
2018). Capaian output Kementerian Perindustrian pada tahun 2017 inkonsisten dengan realisasi anggarannya sehingga menjadi indikasi adanya permasalahan dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini juga menunjukkan good financial governance belum berjalan efektif di Kementerian Perindustrian.

Melihat penjelasan di atas, menurut saya, penganggaran berbasis kinerja cukup tepat digunakan Indonesia. Akan tetapi belum sepenuhnya dapat mewujudkan Good Governance karena kurangnya partisipasi masyarakat serta transparansi dalam melalui siklus penganggaran. Terlebih dalam bagian pengawasan, sebab sampai sekarang masih banyak anggaran yang kurang jelas antara output dan tujuannya hingga secara tidak langsung masuk ke lingkaran dana gelap atau korupsi. Laporan dari instansi pemerintah pun belum cukup mendetail.

Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu.