Notes

Kasus Covid-19 Melonjak Banggar DPR Usul Potong Anggaran Kementerian_
SariAgri - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah merekomendasikan pemerintah agar memfokuskan kembali (refocusing) anggaran belanja di Semester II-2021, lantaran jumlah kasus dan kematian akibat Covid-19 terus melonjak.
“Perlu ada pemotongan anggaran pada sejumlah pos belanja yang selanjutnya hasil pemangkasan tersebut dialokasikan untuk belanja penanganan Covid-19. Saya kira, refocusing anggaran ini tidak hanya pada belanja Kementerian dan Lembaga (K/L), tetapi juga anggaran pemerintah daerah (pemda). Karena itu, saya minta Pemda juga ikut memikul beban, agar anggarannya juga dipotong," ujar Said di Jakarta, Senin (5/7).
Dia mengatakan, kebijakan pemotongan anggaran K/L maupun pemerintah daerah merupakan kondisi yang tidak bisa terhindarkan, sejalan dengan upaya peningkatan penanganan Covid-19 melalui dukungan anggaran belanja. Dia menyebutkan, sejauh ini peningkatan jumlah kasus korona sudah mengkhawatirkan.
"Mencermati perkembangan terkini atas keadaan bangsa kita, pada awal Semester II-2021 menunjukkan tren peningkatan yang sangat drastis. Untuk itu, perlu penguatan dari sisi anggaran, termasuk pemotongan sejumlah anggaran, baik itu K/L maupun Pemda," papar Said.
Berita Terkini Selain pemotongan anggaran, lanjut dia, beberapa pos anggaran yang kurang prioritas dan belum ditenderkan bisa dipangkas, termasuk rencana kegiatan yang dibatalkan karena tingginya jumlah kasus Covid-19.
Dia menambahkan, refocusing anggaran melalui pemotongan alokasi belanja harus dilakukan pada pos anggaran belanja perjalanan dinas, anggaran konsumsi rapat, belanja modal yang tidak berdampak pada masyarakat, belanja alat tulis kantor (ATK) dan belanja listrik, karena sebagian besar pekerja melakukan kerja dari rumah (WfH).
"Termasuk, anggaran belanja yang mengalami pemblokiran serta Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2020," tegas Said.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, hasil pemangkasan anggaran juga bisa dimanfaatkan untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi dan memperbanyak fasilitas layanan kesehatan. Selain itu, untuk mendukung anggaran pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali, khususnya anggaran operasi penegakan disiplin oleh TNI/Polri dan Kementerian Perhubungan.
"Kementerian Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, TNI/Polri dan pemerintah daerah dapat berkolaborasi menyediakan rumah sakit lapangan, khususnya di daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas wisma atlet seperti DKI Jakarta," tuturnya.
Baca Juga: Komisi IV DPR Minta Kementan Benahi Pasca Panen Hortikultura PPN Sembako, Legislator Minta Kemenkeu Mantapkan Sistem Dulu
Said berharap agar para pelaksana kebijakan PPKM Darurat yang ada di lapangan tetap disiplin menjalankan tugas. "Kami tidak ingin ada dokumen swab antigen, PCR dan sertifikat vaksin palsu dalam screening mobilitas sosial, terutama terhadap sektor sektor esensial. Tegakkan hukum pidana kepada para pihak yang melanggar," ucap Said.
Dia menyarankan, pemerintah juga harus menutup sementara jalur penerbangan dan pelabuhan internasional, namun tetap membuka jalur untuk TNI/Polri, intelijen, diplomat dan kargo. "Tetapi dengan syarat, tetap memastikan protokol kesehatan dan proses karantina berjalan efektif," pungkasnya.
Video Terkait:



Read More: https://uconnect.ae/read-blog/73766