Notes

Kementerian Pertanian Batal Disegel Satgas Covid-19 Ini Alasannya_
SariAgri - Kementerian Pertanian menyebutkan Satgas Covid-19 DKI Jakarta batalkan menyegel kantor Kementerian Pertanian. Penyegelan sebelumnya dilakukan karena kantor pemerintah yang berlokasi di Ragunan, Jakarta Selatan, itu dinyatakan melanggar syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja.
“Melihat tugas dan fungsi Kementan yang punya tanggung jawab besar bagi kegiatan pangan nasional, Satgas Covid-19 DKI Jakarta membatalkan itu yang dibilang segel. Barusan saja dibatalkan,” kata Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian Akhmad Musyafak.
Musyafak mengatakan pembatalan dilakukan setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji ulang kebijakan penyegelan terhadap kantor Kementerian Pertanian. Musababnya, Kementan memiliki fungsi mengamankan ketersediaan pasokan pangan nasional.
“Itu jadi dasar mereka melepas (segel),” tutur Musyafak.
Seperti diketahui, sebelumnya satgas Covid-19 DKI Jakarta menyegel kantor Kementerian Pertanian berdasarkan surat bernomor 25/S-WASNAKER/DKI/vii/2021. Penyegelan dilakukan setelah Satgas Covid-19 memperoleh laporan ada 600 pegawai Kementerian Kesehatan yang terkonfirmasi positif virus corona. Adapun masa segel berlaku selama tiga hari, yakni mulai Jumat, 9 Juli, hingga Ahad, 11 Juli 2021.
Baca Juga: Video Haru Pemakaman Jenazah Covid-19 di TPU Rorotan, Netizen TerenyuhSelain Jakarta, Ada 7 Provinsi Rawan Serangan Varian Delta, Mana Saja?
Musyafak berdalih, PNS kementeriannya yang terkonfirmasi positif Covid-19 tidak hanya bekerja di lingkungan kantor pusat. Mereka tersebar di seluruh unit pelaksana teknis di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Bogor.
Dirinya menampik jumlah pegawai yang dinyatakan positif Covid-19 mencapai 600. Faktanya, kata dia, jumlah itu lebih sedikit daripada yang dilaporkan, yakni sekitar 200 orang.
Musyafak pun memastikan kementerian telah mematuhi protokol kesehatan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Berita Hari Ini Kementerian Pertanian, kata dia, membatasi jumlah PNS yang bekerja dari kantor maksimal 25 persen.
“Kenapa enggak lockdown 100 persen, untuk bagian yang memberi pelayanan pada masyarakat, misalnya kekarantinaan, kan lalu-lintas barang harus diawasi. Jadi itu boleh masuk maksimal 25 persen,” ujar Musyafak.
Diketahui, dalam stiker penyegelan di kantor Kementerian Pertanian, tertera kop Pengawas Ketenagakerjaan serta terdapat keterangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta.
Sementara bagi pegawai yang masih bekerja di lapangan, Musyafak mengatakan mereka akan mendapatkan surat tugas dari eselon II. Sedangkan untuk bagian lain, seperti Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian, Musyafak mengklaim tidak lebih dari 10 persen pegawai yang bekerja di kantor.
Video terkait:

My Website: https://sariagri.id/news/78050/rupiah-diprediksi-bakal-lanjutkan-penguatan