Notes

Hak dan Kewajiban DPR

Selain wajib menjalankan tugas dan fungsinya, setiap Anggota Dewan juga memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing individu setiap wakil rakyat.

Hak anggota DPR terdiri dari :

Hak mengajukan usul rancangan undang-undang.
Hak mengajukan pertanyaan.
Hak menyampaikan usul dan pendapat.
Hak memilih dan dipilih.
Hak membela diri.
Hak imunitas.
Hak protokoler.
Hak keuangan dan administratif.
Hak pengawasan.
Hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil.
Hak melakukan sosialisasi undang-undang.

Kewajiban DPR yang harus dikerjakan oleh setiap anggotanya adalah:

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
Melaksanakan UUD 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI.
Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Menaati tata tertib dan kode etik.
Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain.
Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
.

MATERI TENTANG PEMILU
Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya.