Notes

Korupsi Dana Pengadaan Kapal Cepat, Pelaku Divonis 16 Bulan Penjara
Majelis Hakim Tipikor di dalam Kantor Pengadilan Negri Ambon, Provinsi Maluku, menjatuhkan vonis selama 1, 4 1 tahun atau 16 bulan penjara. Terhadap tiga terdakwa korupsi dana pengadaan kapal ekspress (speedboat) empat buah di Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Selasa some Januari 2022.

Kasus ini terungkap dalam 2017, setelah BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku melSehingga BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati MBD tuk memilih satu dari dua opsi yg disampaikan, yakni mengembalikan anggaran proyek pengadaan barang atau Kadishub dan Infokom MBD mengembalikan anggarannya, yang saat itu dijabat oleh Desianus Odie Orno.

? Menyatakan para terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 3 UU RI nomor 31 setahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi juncto pasal fityfive ayat (1) KUHPidana,? kata Ketua Majelis Hakim Jenny Tulak, didampingi Ronny Felix Wuisan dan Jefry Sinaga selaku hakim anggota di Ambon. Baca juga Berita Maluku Hari Terkait
Tiga tervonis ialah mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten MBD Desianus Orno alias Odie, Rego Kontul, juga Margaretha Simatauw. Tervonis Rego Kontul merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan proyek kapal cepat, sedangkan Margaretha Simatauw adalah Direktur CV Triputra Fajar, perusahaan yang menangani proyek ini.

Dalam amar putusannya, majelis hakim pun menghukum ketiganya tuk membayar denda senilai Rp100 juta subsider satu bulan kurungan. Putusan majelis hakim masih lebih ringan dari tuntutan JPU Kejati Maluku, Achmad Atamimi yang pada persidangan sebelumnya menuntut terdakwa selama dua tahun penjara, denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Ada pun situasi yang memberatkan pra terdakwa dihukum penjara dan membayar denda karena tidak mendukung program pemerintah di dalam mencegah dan memberantas korupsi. Sedangkan dalam meringankan adalah, para terdakwa bersikap tulen, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, serta sudah memunculkan kembali kerugian keuangan negara sebesar Rp1, a few miliar pada setahun anggaran 2016.

Arah putusan tersebut, teliti JPU menyatakan pikir-pikir sehingga diberikan kesempatan selama tujuh hari untuk menyatakan ulah. Kasus ini terungkap pada 2017, sesudah BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku melancarkan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab MBD setahun anggaran 2015 kemudian 2016 sehingga mendapatkan adanya proyek pengadaan empat unit? Berita maluku hari ini, berita maluku, maluku terkini ? yang tidak sesuai spesifikasi. akukan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab MBD tahun anggaran 2015 dan 2016 sehingga menemukan adanya proyek pengadaan empat unit? speedboat? dalam tidak sesuai spesifikasi.
Website: https://squareblogs.net/pathspain9/korupsi-dana-pengadaan-kapal-cepat-pelaku-divonis-16-bulan-penjara-1xcf