Notes

Korupsi Dana Pengadaan Kapal Cepat, Pelaku Divonis 16 Bulan Penjara
Majelis Hakim Tipikor di dalam Kantor Pengadilan Negeri Ambon, Provinsi Maluku, menjatuhkan vonis semasa 1, 4 setahun atau 16 bulan penjara. Terhadap tiga terdakwa korupsi dana pengadaan kapal ekspress (speedboat) empat buah di Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Selasa 5 Januari 2022.

Kasus ini terungkap di dalam 2017, setelah BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku melSehingga BPK memberikan rekomendasi pada Bupati MBD buat memilih satu dari dua opsi dalam disampaikan, yakni mengembalikan anggaran proyek pengadaan barang atau Kadishub dan Infokom MBD mengembalikan anggarannya, yg saat itu dijabat oleh Desianus Odie Orno.

? Menyatakan para terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 3 UU RI nomor 31 1 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi juncto pasal 55 ayat (1) KUHPidana,? kata Ketua Majelis Hakim Jenny Tulak, didampingi Ronny Felix Wuisan dan Jefry Sinaga selaku hakim anggota di Tribune. Baca juga Berita Maluku Hari Di sini.
Tiga tervonis adalah mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten MBD Desianus Orno alias Odie, Rego Kontul, dan Margaretha Simatauw. Tervonis Rego Kontul ialah pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan proyek kapal cepat, sedangkan Margaretha Simatauw ialah Direktur CV Triputra Fajar, perusahaan yg menangani proyek ini.

Dalam amar putusannya, majelis hakim juga menghukum ketiganya bagi membayar denda setinggi Rp100 juta subsider satu bulan kurungan. Putusan majelis hakim masih lebih ringan dari tuntutan JPU Kejati Maluku, Achmad Atamimi yang di dalam persidangan sebelumnya menuntut terdakwa selama 2 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Ada pun situasi yang memberatkan em virtude de terdakwa dihukum penjara dan membayar denda karena tidak membantu program pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi. Sedangkan yang meringankan adalah, em virtude de terdakwa bersikap tulen, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan family, serta sudah mengembalikan kerugian keuangan pelosok sebesar Rp1, three or more miliar pada 1 tahun anggaran 2016.

Arah putusan tersebut, teliti JPU menyatakan pikir-pikir sehingga diberikan kesempatan selama tujuh hari untuk menyatakan sikap. Berita maluku hari ini, berita maluku, maluku terkini ini terungkap pada 2017, setelah BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab MBD setahun anggaran 2015 kemudian 2016 sehingga menemukan adanya proyek pengadaan empat unit? speedboat? yang tidak serasi spesifikasi. akukan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab MBD tahun anggaran 2015 dan 2016 sehingga menemukan adanya proyek pengadaan empat unit? speedboat? dalam tidak sesuai spesifikasi.
My Website: http://www.bcsnerie.com/members/rainiron6/activity/1098561/