Notes

Korupsi Dana Pengadaan Kapal Cepat, Pelaku Divonis 16 Bulan Penjara
Majelis Hakim Tipikor di Kantor Pengadilan Negri Ambon, Provinsi Maluku, menjatuhkan vonis semasa 1, 4 1 tahun atau 16 bulan penjara. Terhadap tiga terdakwa korupsi credit pengadaan kapal laju (speedboat) empat buah di Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Selasa some Januari 2022.

Kasus ini terungkap pada 2017, setelah BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku melSehingga BPK memberikan rekomendasi pada Bupati MBD bagi memilih satu dari dua opsi yg disampaikan, yakni mengembalikan anggaran proyek pengadaan barang atau Kadishub dan Infokom MBD mengembalikan anggarannya, dalam saat itu dijabat oleh Desianus Odie Orno.

? Menyatakan afin de terdakwa secara entdeckte dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 3 UU RI nomor 31 setahun URUSDO sebagaimana sudah diubah dengan UU nomor 20 setahun 2001 tentang korupsi juncto pasal 55 ayat (1) KUHPidana,? kata Ketua Majelis Hakim Jenny Tulak, didampingi Ronny Felix Wuisan dan Jefry Sinaga selaku hakim anggota di Tribune. Baca juga Berita Maluku Hari Ini
Tiga tervonis ialah mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten MBD Desianus Orno alias Odie, Rego Kontul, serta Margaretha Simatauw. Tervonis Rego Kontul merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan proyek kapal cepat, sedangkan Margaretha Simatauw ialah Direktur CV Triputra Fajar, perusahaan dalam menangani proyek ini.

Dalam amar putusannya, majelis hakim pun menghukum ketiganya tuk membayar denda sebesar Rp100 juta subsider satu bulan kurungan. Putusan majelis hakim masih lebih ringan dari tuntutan JPU Kejati Maluku, Achmad Atamimi yang dalam persidangan sebelumnya menuntut terdakwa selama 2 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Ada pun hal yang memberatkan em virtude de terdakwa dihukum penjara dan membayar denda karena tidak mendukung program pemerintah pada mencegah dan memberantas korupsi. Berita maluku hari ini, berita maluku, maluku terkini yang meringankan adalah, em virtude de terdakwa bersikap tulen, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, serta sudah mengembalikan kerugian keuangan negeri sebesar Rp1, a few miliar pada tahun anggaran 2016.

Atas putusan tersebut, baik JPU menyatakan pikir-pikir sehingga diberikan harapan selama tujuh hari untuk menyatakan sikap. Kasus ini terungkap pada 2017, sesudah BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku melakukan pemeriksaan laporan moneter Pemkab MBD 1 tahun anggaran 2015 serta 2016 sehingga menemukan adanya proyek pengadaan empat unit? speedboat? yang tidak serasi spesifikasi. akukan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab MBD tahun anggaran 2015 dan 2016 sehingga menemukan hadirnya proyek pengadaan empat unit? speedboat? dalam tidak sesuai spesifikasi.
My Website: https://blogfreely.net/sharonnic5/gak-terima-hasil-putusan-pengadilan-kuasa-hukum-orno-ajukan-banding