Notes

Korupsi Dana Pengadaan Kapal Cepat, Pelaku Divonis 16 Bulan Penjara
Majelis Hakim Tipikor pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon, Provinsi Maluku, menjatuhkan vonis selama 1, 4 tahun atau 16 bulan penjara. Terhadap 3 terdakwa korupsi credit pengadaan kapal cepat (speedboat) empat buah di Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Selasa 4 Januari 2022.

Fall ini terungkap di 2017, setelah BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku melSehingga BPK memberikan rekomendasi pada Bupati MBD bagi memilih satu untuk dua opsi yg disampaikan, yakni mengembalikan anggaran proyek pengadaan barang atau Kadishub dan Infokom MBD mengembalikan anggarannya, yang saat itu dijabat oleh Desianus Odie Orno.

? Menyatakan para terdakwa secara entdeckte dan meyakinkan pasti bersalah melanggar pasal 3 UU RI nomor 31 setahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 setahun 2001 tentang korupsi juncto pasal fityfive ayat (1) KUHPidana,? kata Ketua Majelis Hakim Jenny Tulak, didampingi Ronny Felix Wuisan dan Jefry Sinaga selaku hakim anggota di Tribune. Baca juga Kabar Maluku Hari Di sini.
Tiga tervonis adalah mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten MBD Desianus Orno alias Odie, Rego Kontul, serta Margaretha Simatauw. Tervonis Rego Kontul adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan proyek kapal cepat, sedangkan Margaretha Simatauw ialah Direktur CV Triputra Fajar, perusahaan dalam menangani proyek ini.

Dalam amar putusannya, majelis hakim pun menghukum ketiganya tuk membayar denda setinggi Rp100 juta subsider satu bulan kurungan. Putusan majelis hakim masih lebih ringan dari tuntutan JPU Kejati Maluku, Achmad Atamimi yang dalam persidangan sebelumnya menuntut terdakwa selama 2 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Ada pun hal yang memberatkan pra terdakwa dihukum penjara dan membayar denda karena tidak mendukung program pemerintah pada mencegah dan memberantas korupsi. Sedangkan yg meringankan adalah, pra terdakwa bersikap tulen, belum pernah didenda, memiliki tanggungan family, serta sudah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp1, three or more miliar pada setahun anggaran 2016.

Atas putusan tersebut, benar JPU menyatakan pikir-pikir sehingga diberikan kesempatan selama tujuh hari untuk menyatakan ulah. Kasus ini terungkap pada 2017, sesudah BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku proses pemeriksaan laporan keuangan Pemkab MBD setahun anggaran 2015 kemudian 2016 sehingga mendapatkan adanya proyek pengadaan empat unit? speedboat? yang tidak pantas spesifikasi. akukan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab MBD tahun anggaran 2015 dan 2016 sehingga menemukan hadirnya proyek pengadaan empat unit? speedboat? Berita maluku hari ini, berita maluku, maluku terkini tidak sesuai spesifikasi.
Here's my website: https://pbase.com/topics/sofacard1/community_high_school_justes