Notes

1Pemerintah perlu menyusun APBN karena dengan adanya APBN maka pemerintah akan mengetahui apa yang harus dilakukan, yaitu sesuai dengan rencana-renacana yang telah ditetapkan dalan APBN tersebut, dan APBN juga digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan atas pelaksanaan rencana tersebut, apakan rencana yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam daftar, atau melenceng, sehingga jika terjadi penyelewengan atau keluar dari jalur rencana, maka akan dapat segera diperbaiki.
2
1. Jika antara penjual dan pembeli tdk memiliki hubungan istimewa, dasar penilaian harga bagi yang menerima pengalihan (harta) sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan (harta) atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Jika antara penjual dan pembeli memiliki hubungan istimewa, dasar penilaian harga bagi yang menerima pengalihan (harta) sama dengan nilai pasar dan harta tersebut.
3Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengurangi pengeluaran subsidi BBM dan listrik adalah akan berdampak langsung pada alokasi untuk subsidi yaitu berkurang, dan dengan berkurangnya alokasi untuk subsidi maka pemerintah dapat mengalokasikan dana tersebut ke sektor lain yang lebih memberikan manfaat bagi perekonomian.
4. APBD dapat memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan.
APBD berdampak atau berpengaruh terhadapp pemerataan distribusi pendapatan. Misalnya, di Garut kita mengenal adanya sarang burung walet yang tentunya membuat kaya para pemiliknya. Agar kekayaan mereka tidak bertumpuk dan menimbulkan kecemburuan sosial serta menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan maka pada APBD dianggarkan pajak sarang burung walet. Pajak yang dikenakan pada pemilik sarang burung walet akan digunakan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan demikian, distribusi pendapatan di masyarakat diharapkan lebih merata
5 kinerja keuangan daerah
berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah
kabupaten/kota di Provinsi Bali hendaknya selalu berupaya meningkatkan
pendapatan asli daerah dengan cara menciptakan sumber penerimaan pajak daerah
yang baru, serta melakukan pungutan dengan lebih giat, lebih ketat, dan lebih teliti
melalui perbaikan organisasi pengelola, aspek ketata laksanaan dan aspek
personalianya. Selain itu, pemerintah daerah juga disarankan untuk lebih
meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk sektor publik terutama kebutuhan
dasar masyarakat dalam hal pendidikan dan kesehatan seperti peningkatan sarana
pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, menyediakan jaminan pendidikan dan
kesehatan gratis bagi masyarakat, terutama untuk masyarakat miskin.
6karena dengan adanya pembayaran pajak maka perekonomian semakin baik,karena pajak menambah pendapatan negara
jika saja pajak tidak ada maka perekonomian dalam negeri akan buruk karena pendapatan negara makin berkurang
7Asal keadilan dalam pemungutan pajak adalah pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. Pendapat ini dikemukakan oleh Adolf Wagner.