Notes

KOMERSIALISASI PENDIDIKAN TINGGI

"Pendidikan adalah senjata terdahsyat untuk mengubah dunia," Ucap Nelson Mandela dalam sebuah pidatonya di Johannesburg pada 16 Juli 2003. Beliau pun sebelumnya menyampaikan maksud senada dalam pidatonya di Boston tahun 1990 ketika menyatakan keprihatinan atas tingginya jumlah anak putus sekolah; sebuah isu yang masih terjadi di dunia hari ini. Bedanya, semakin hari semakin tinggi keyakinan (dan banyak pembuktian) pada kedahsyatan pendidikan dalam mengubah dunia seseorang maupun dunia keseluruhan. Dengan mendedikasikan kerja, menggadaikan bahkan menjual harta benda, para orangtua berupaya memenuhi "investasi pendidikan" dengan harapan anak-anaknya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup atau mempertahankannya.

Pengaruh pendidikan begitu luar biasa hingga masyarakat global menyepakatinya sebagai hak universal. Di sisi lain, kebutuhan besar atas layanan pendidikan menjadikannya sebagai komoditas yang dikomersialisasi dengan masif atas nama keuntungan. Komersialisasi dikatakan hadir ketika terjadi situasi penjualan jasa, motif usaha di balik penanaman pendidikan, atau pembiayaan utama yang berasal dari penerima pendidikan sendiri (Anamika, Jurnal IJARESM, No. 10, Oktober 2005: 1). Arus komersialisasi datang bersama dengan liberalisasi yang menyerang negara-negara dunia ketiga. Pendidikan dipandang sebagai satu dari banyak komoditas jasa. Semakin sedikit campur tangan pemerintah di dalamnya akan menghasilkan kompetisi yang mengasah kualitas produk ke arah yang lebih baik.

Salah satu target komersialisasi adalah perguruan tinggi. Pihak swasta masih mendominasi perguruan tinggi di Indonesia dengan jumlah 3.136 unit yang terdaftar di Kemenristekdikti. Berbanding jauh dengan jumlah perguruan tinggi negeri, yaitu hanya 122 unit. Meski statusnya di bawah naungan negara, perguruan tinggi negeri tidak bebas dari komersialisasi. Penetapan embel-embel Perguruan Tinggi Negeri-Berbadan Hukum (PTN-BH) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Usaha (PTN-BLU) dalam UU No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (UUPT) menampilkan kendornya tanggung jawab pemerintah terhadap hak pendidikan warga negaranya. Berkedok istilah otonomi, subsidi pendidikan dipangkas dan PTN dibiarkan memutar akal mencari pemenuhan dananya. Beban uang kuliah tunggal (UKT) seketika meningkat dan jalur seleksi mandiri dibuka lebar-lebar sehingga uang pangkal bisa dipungut. Demikian praktek yang terjadi di sebagian tempat.

Tahun 2017, baru 31,5 persen penduduk Indonesia yang menikmati bangku perguruan tinggi. Angka yang mengejutkan dengan melirik empat ribuan jumlah perguruan tinggi, ditotal dengan perguruan tinggi agama dan kedinasan, di tanah air. Perguruan tinggi swasta (PTS) yang menyumbang jumlah terbesar dalam angka tersebut tidak signifikan meningkatkan APK pendidikan tinggi di Indonesia. Izin pendirian yang longgar melahirkan banyak PTS dengan kualitas yang tidak terkontrol, bahkan sekedar menjadi penerbit ijazah berbiaya gemuk. Biaya yang lebih mahal dibanding PTN, karena bantuan yang lebih tipis dari pemerintah, membuat PTS biasa menjadi menjadi pilihan terakhir atau sama sekali bukan pilihan calon mahasiswa baru. Akhir cerita, persoalan mutu dan biaya masih kerap menjegal masyarakat dalam mengakses PTS berkualitas.

Pada kalangan yang tidak sanggup membiayai ongkos kuliah hadirlah penawaran yang tidak solutif dan malah menegaskan jejak komersialisme, yakni kredit pendidikan. Sedihnya, ongkos kuliah yang mencekik di perguruan tinggi negeri maupun swasta tidak selalu berbanding lurus dengan layanan yang didapat. Prestasi baru datang dari individu dan belum terlihat dari keluaran perguruan tinggi secara umum. Pengangguran asal perguruan tinggi juga masih menumpuk. Komersialiasi hanya menjadi senjata instan mengurangi beban pemerintah dan langkah yang memihak asing dalam globalisasi berat sebelah dengan menguntungkan negara-negara maju sebagai eksportir mayoritas jasa pendidikan. Wajah pendidikan tinggi Indonesia masih belum lebih cerah sejak penetapan universitas berstatus BHMN pada tahun 2000, komoditifikasi pendidikan ke dalam sektor jasa GATT, hingga trikluster PTN-BH, PTN-BLU, dan PTN-Satker hari ini.

Realita mengatakan bahwa pendidikan memiliki harga. Pendidikan menjadi hak bagi mereka yang dapat membayar harganya. Itu bukan pendapat berjiwakan semangat keadilan sosial yang dijunjung bangsa Indonesia. Komersialisasi pendidikan sejatinya adalah bentuk partisipasi aktif masyarakat untuk masyarakat. Komersialisasi menjadi produk busuk yang meracuni negeri ketika negara tidak memiliki kemampuan melindungi rakyat dan membiarkan, bahkan ikut bekerja sama melanggengkan eksploitasi terhadap hak dan kepentingan rakyat. Kerja keras, dedikasi, dan ketulusan pada masyarakat, itulah sepantasnya harga mahasiswa untuk pendidikan tinggi.