Notes

BUKU TEKS DAN LITERASI SEKOLAH

Pada kebanyakan sekolah di negeri ini, khususnya sekolah dasar, buku teks masih menjadi instrumen utama dalam proses belajar-mengajar dan komponen penting pendidikan (Chandra: 2012 dalam Supriyadi: 2010). Guru mengajar, murid belajar, dan orangtua membimbing umumnya akan berpatokan pada buku teks yang ada. Sekolah mendapat kebebasan untuk memilih buku teks yang digunakan di kelas, baik buku terbitan pemerintah atau buku dari penerbit swasta.
Dalam Permendikbud No. 71 Tahun 2013 buku teks pelajaran yang diterbitkan pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu buku guru dan buku siswa. Buku siswa dirancang sebagai panduan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi tertentu. Berbeda dengan buku teks pelajaran terbitan pemerintah sebelumnya untuk kurikulum KTSP, muatan atau isi buku setelah Permendikbud No. 71 Tahun 2013 berorientasi pada aktivitas; lebih banyak berisikan lembar-lembar kegiatan yang membawa material pelajaran ke dalam kehidupan siswa ketimbang konten/isi. Sedangkan buku guru, digunakan sebagai panduan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Contohnya, media komunikasi antara guru dan peserta didik.
Beberapa penerbit swasta juga menyediakan buku siswa mau pun buku guru. Walau mayoritasnya hanya berfokus pada penerbitan buku siswa. Dengan adanya buku teks pelajaran yang diterbitkan swasta, tentu diharapkan pihak sekolah akan mendapat lebih banyak pilihan dan guru serta siswa dapat mengakses lebih banyak referensi. Dalam penyusunannya, buku teks penerbit swasta telah dipandu oleh serangkaian tata aturan yang dirilis pemerintah seperti dalam Permendikbud No. 8 Tahun 2016 Tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan. Selain pertimbangan nilai-nilai muatan, kesesuaian isi dengan kurikulum, format penyusunan, latar belakang penulis juga menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian kriteria kelayakan yang dilakukan Kemdikbud sebelum buku bersangkutan dapat dicetak.
Masalah perbukuan dalam pendidikan Indonesia hadir dari dua dimensi, yakni kualitas dan kuantitas. Dengam melalui pemeriksaan berlapis dari tangan-tangan kementerian, kepala sekolah, guru, dan orangtua, seharusnya tidak ada lagi kejadian "kecolongan" masuknya buku-buku teks pelajaran yang tidak sesuai dengan standar bahkan amoral. Seperti kekeliruan penulisan fakta aktual (Hambali: 2013), ketidaksesuaian unsur buku dengan sasaran pembaca (Amalia: 2017), dan konten pornografi serta kekerasan (Gunadha, 2018). Pada dimensi kuantitas, buku-buku teks pelajaran masih langka untuk didapatkan di daerah pelosok dibandingkan daerah lain (Wulandari, 2019), berbiaya tinggi (Edukasi Kompas, 2008) dan sulit sampai tidak mampu dibeli oleh sekolah (Oktaviani, 2017). Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang dihadirkan sebagai solusi bagi mahalnya harga dan distribusi buku yang rumit justru menghasilkan keluaran yang berkualitas rendah dan sarat dengan bias kekotaan (Chandra, 2012).
Pokok terpenting dari sebuah buku teks adalah untuk memanfaatkan sebuah media pembelajaran. Buku teks tidak harus menjadi media utama terlebih satu-satunya, tetapi ketika buku teks harus digunakan maka buku teks perlu dikritisi secara konstruktif oleh semua pihak dan harus mampu dimanfaatkan dengan optimal. Misalnya, ketika buku keluaran pemerintah yang berbasis aktivitas justru kurang diminati oleh guru dan siswa dibanding buku yang padat materi (Fatmawati, 2015). Hal ini perlu menjadi bahan pertanyaan. Apakah para siswa masih sangat bergantung pada suplai materi dari buku teks saja? Apakah guru tidak mampu mengimplementasi dan mengembangkan aktivitas dalam buku teks sehingga meninggalkannya?
Masih dalam Permendikbud No. 8 Tahun 2016, disebutkan selain buku teks pelajaran, buku yang digunakan di sekolah juga mencakup buku teks non pelajaran. Buku teks non pelajaran yang dimaksud dapat berupa ensiklopedia, biografi, novel, buku kumpulan puisi, dan lain-lain. Kriteria sebuah buku teks non pelajaran wajib memenuhi aspek materi, serta dapat menambahkan aspek kebahasaan, aspek penyajian materi, dan aspek kegrafikaan. Pemakaian buku teks non pelajaran dibanding buku teks pelajaran masih sangat timpang. Padahal, buku teks non pelajaran menjadi suplai vitamin pemikiran yang sangat dibutuhkan oleh siswa.
Salah satu faktor kurangnya pemanfaatan buku teks non pelajaran tidak lain lagi adalah minat membaca yang rendah. Hal ini tidak hanya berasal dari pihak siswa, namun juga guru dan lingkungan. Gerakan Literasi Sekolah yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2014-2019) masih belum terdengar gemanya. Program yang disingkat sebagai GLS ini didefinisikan dalam "Buku Saku Gerakan Literasi Sekolah" (Kemdikbud: 2017) sebagai "Sebuah upaya yang dilakukan secara
menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik." Dalam perencanaannya, GLS memadukan unsur sekolah, keluarga, dan masyarakat dengan evaluasi secara berjenjang dari tingkat kementerian sampai satuan pendidikan (Kemdikbud: 2017, Kemdikbud: 2018).