Notes

- Industri Hasil Tembakau mempunyai peran cukup besar terhadap penerimaan negara melalui pajak dan cukai, penyerapan tenaga kerja, penerimaan, dan perlindungan terhadap petani tembakau dan dampak ganda lainnya.

- cukai mempunyai konstribusi yang sangat penting dalam APBN khususnya dalam kelompok Penerimaan Dalam Negeri.
Dari penerimaan cukai HT, pemerintah dapat membiayai berbagai pembangunan di berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, pendidikan dan lain sebagainya. Pemerintah bahkan memiliki rencana menggunakannya untuk menambal defisit BPJS Kesehatan.

- dikatakan oleh Direktur Kesehatan Ditjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, dr. Arie Zakaria, SpOT, perilaku merokok tidak memiliki hubungan dengan TBC jika para perokok tidak memiliki Mycobacterium tuberculosis di tubuhnya.

mengatasi defisit keuangan pada 2019, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemanfaatan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok yang baru diterbitkan dinilai tepat untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan dalam jangka pendek, menurut pengamat kebijakan fiskal Yustinus Prastowo.
Perpres tersebut melakukan earmarking yaitu anggaran yang penerimaan maupun pengeluarannya secara spesifik sudah ditentukan.

satu batang harga rokok yang dibeli, di dalamnya ada pungutan yang dibayar konsumen, dua di antaranya adalah Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Pajak Rokok.
CHT yang dibayar, dua persennya diberikan kepada provinsi yang penggunaannya di-earmark sesuai UU Cukai No. 39 Tahun 2007 Pasal 66 ayat 1.
pungutan pajak rokok, berdasarkan Pasal 31 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan atas pajak rokok di-earmark paling sedikit sebesar 50 persen digunakan untuk mendanai program kesehatan.

Satu batang rokok, tenaga kerja biaya dan lainnya mungkin hanya sekitar 20-an persen, 80 persennya regulasi cukai, PPN pajak," ujar Enny Sri Hartati, Dir Eksekutif dari indef (melakukan riset dan kajian kebijakan publik, utamanya dalam bidang ekonomi dan keuangan.)

- Industri rokok juga dapat dikatakan sebagai sektor kearifan lokal yang memiliki daya saing global, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Pada tahun 2018, nilai ekspor rokok dan cerutu mencapai US$ 931,6 juta atau sekitar Rp 13 triliun (kurs Rp 14.000).
- Sepanjang 2018, penerimaan cukai rokok menembus hingga Rp 153 triliun. Penerimaan cukai rokok pada tahun lalu, berkontribusi mencapai 95,8% terhadap cukai nasional.

- Regulasi ini ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.64 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok. peraturan tersebut merupakan kebijakan yang menjadi jalan tengah dalam menjamin kepastian berusaha IHT dengan tetap menjaga aspek penyerapan tenaga kerja dan menjamin aspek kesehatan masyarakat,