Notes

1.Pluralisme
Pluralisme adalah suatu paham dimana kita bisa menerima kemajemukan atau keberagaman untuk mewujudkan kehidupan bersama yang positif, damai, bertenggang rasa dengan masyarakat yang memiliki perbedaan agama, budaya, suku, maupun ras. Meskipun dalam pluralisme, Indonesia menganut paham ketuhanan yang maha esa sesuai dengan pancasila sila pertama. Konsep ketuhanan mengajarkan kita pada konsep benar salah yang mutlak, karena nilai – nilai yang ada berasal dari Tuhan atau dari agama yang sifatnya absolut. Dalam kehidupan politik, dimana hal tersebut dijadikan dasar untuk sumber nilai benar salah dalam etika politik, berikut beberapa contoh tindakan yang sesuai dengan etika politik berdasar pancasila:

- Kebebasan memeluk agama di Indonesia sesuai dengan agama – agama yang diakui di Indonesia.
- Toleransi terhadap kegiatan peribadatan dan perayaan hari raya suatu agama tertentu.
- Pemberian jaminan perlindungan dan keaman terhadap upacara keagamaan suatu agama yang berlangsung di Indonesia.
- Mencegah adanya konflik untuk menjaga stabilitas nasional.
- Semua pelaku politik tidak menyalahgunakan kekuasaannya karena hal tersebut salah menurut agama apapun.

2. Hak asasi Manusia
Salah satu contoh pancasila sebagai etika politik menempatkan Pancasila sila kedua sebagai sumber nilai kemanusiaan yang kemudian diterapkan dalam etika politik. nilai kemanuasiaan ini sejalan dengan sila kedua pada pancasila. oleh karena itu, segala kegiatan politik yang di Indonesia haruslah berdasar pada asas kemanusiaan dan penghormatan pada hak asasi manusia. Berikut adalah contoh dari pancasila sebagai etika politik yang berdasar pada nilai kemanusiaan:

- Kebebasan menyampaikan pendapat seperti yang dijelaskan pada undang – undang 1945 pasal 28.
- Kebebasan berpikir dan mencari informasi dalam kehidupan politik Indonesia.
- Semua warga negara berhak menjadi figure pemimpin dan wakil rakyat dengan memenuhi syarat – syarat yang berlaku.
- Wakil rakyat harus berfungsi sebagai pembela dan pejuang hak – hak rakyat yang diwakilinya.

3. Persatuan bangsa
Persatuan bangsa dalam kaitannya dengan contoh pancasila sebagai etika politik menempatkan manusia sebagai manusia sosial yang tidak bisa lepas dari peran manusia lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Dan dengan persatuan, manusia bisa hidup lebih baik lagi. Persatuan juga akan terasa lebih berarti lagi di tengah perbedaan seperti yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki masyarakat yang berbeda dari segi agama, budaya, dan suku nya. Akan tetapi masyarakat Indonesia mampu bersatu dalam sebuah negara. Hal ini juga mendasari beberapa sikap dalam dunia politik, sebagaimana penerapan pancasila sila ketiga dalam kehidupan politik. berikut beberapa contohnya:

- Tidak memberikan kekuasaan atau jabatan politik pada orang dengan pertimbangan suku, budaya, dan agamanya.
- Toleransi antar sesama warga negara dalam kehidupan politik.
- Selalu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
- Tidak mudah melontarkan ujaran kebencian dalam konteks politik, terutama yang menyinggung SARA.

4. Demokrasi
- Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai wujud pesta demokrasi rakyat.
- Kebebasan memilih calon pemimpin maupun wakil rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat.
- Kebebasan untuk dapat ikut berpartisipasi menjadi calon wakil rakyat maupun pemimpin.
- Kebebasan menyalurkan aspirasi maupun kritik pada pemerintah.
- Menjadikan musyawarah untuk mufakat sebagai metode penetapan kebijakan.
- Pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
- Terbukanya ruang public bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.

5.Keadilan sosial
Keadilan sosial dalam kehidupan politik adalah dimana semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan porsinya. Konsep keadilan sosial ini sejalan dengan pancasila sila ke-lima yang merupakan perwujudan pancasila dalam kehidupan politik. Keadilan sosial yang dapat ditemukan dalam contoh pancasila sebagai etika politik adalah sebagai berikut:

- Tidak ada diskriminasi menurut jenis kelamin untuk semua warga negara yang mempunyai potensi untuk duduk di kursi kepemimpinan.
- Semua warga negara mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh fasilitas untuk mendukung kegiatan politisnya.
- Kebijakan pemerintah harus bisa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan elit politik semata.
- Hukum berlaku secara adil dan merata, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
- Penerapan legalitas hukum di Indonesia sebagai negara hukum.
- Pemerintahan yang jauh dari tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.